Perkenalkan, pir hotel

PERUSAHAAN Inti Rakyat yang sudah populer di bidang perkebunan kini menular ke bidang lain: perhotelan. Gubernur Sumatera Utara, E.W.P. Tambunan meletakkan batu pertama pembangunan hotel di Desa Ajibata, Kecamatan Lumbanjulu, Tapanuli Utara, 20 Mei lalu. Upacara serupa juga dilaksanakan di Desa Pandan, Kecamatan Sibolga, Tapanuli Tengah, 3 Juni. "Saya ingin menerapkan kesempatan kerja dengan model perusahaan inti ini," kata Tambunan yang 13 Juni nanti menyerahkan jabatannya kepada Kaharuddin Nasution. Model perusahaan inti rakyat (PIR) itu sudah dijadikan proyek nasional di Departemen Pertanian. Tetapi model ini baru pertama kali diterapkan di bidang perhotelan, dengan pembangunan 180 bungalow di Ajibata, tepi Danau Toba. Sebagai intinya, 45 bungalow dikelola oleh perusahaan Worta Holidays Ltd Medan. Dibangun pula 135 bungalow, masing-masing "dimiiiki" seorang penduduk setempat, mengelilingi bungalow inti. Bungalow yang terdiri 2 kamar dengan perlengkapan hotel mewah itu masing-masing menghabiskan biaya Rp 15 juta. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara mengeluarkan kredit pinjaman Rp 1,9 milyar untuk areal yang mengelilingi bungalow inti, disebut sebagai areal plasma. "Bagian intinya ditanggung sendiri oleh Worta Holidays," kata Joe Aulia Yap, 40 tahun, direktur Worta Holidays, biro perjalanan yang sudah berpengalaman 10 tahun. PIR Hotel pertama di Indonesia ini direncanakan selesai dalam 2 tahun. Lokasinya persis di atas tanah yang pernah bikin heboh -- ketika Bupati M.S.M. Sinaga tahun 1977 membebaskan tanah itu. Areal itu kini dikuasai pemerintah, tetapi bekas pemilik tanah mendapat prioritas sebagai peserta plasma. Menurut Joe Aulia Yap, setiap peserta plasma wajib menyerahkan modal 20 persen dari harga bungalow atau Rp 3 juta kepada Worta. Sisanya itulah yang merupakan pinjaman dari BPD Sum-Ut dan harus dicicil dalam masa 7 tahun. Pengelolaan bungalow itu nanti akan diserahkan kepada Worta Holidays dengan sistem kontrak. "Kontrak berlangsung sampai cicilan ke bank lunas," kata Yap. Yap optimistis, 180 bungalow yang akan dikelolanya itu akan dipenuhi turis. Ia mengambil contoh, dari 600.000 turis asing ke Indonesia, 10 persen menuju Sumatera Utara. "Setelah bebas visa, angka itu semakin tinggi tentunya. Hotel di Parapat tak akan mampu menampung tamu," kata Yap. Disamping itu, peserta plasma dipekerjakan sebagai karyawan di bungalownya sendiri. Ini dimaksudkan Yap sebagai salah satu cara mendidik penduduk setempat, bagaimana mengelola hotel. "Setelah kontrak selesai, penduduk punya pengalaman. Terserah kemudian mau dikelola sendiri, membentuk koperasi, dikontrakkan lagi, silakan," katanya. Ajibata dan Parapat memang berdekatan, tetapi lain kabupaten. Keduanya bersaingan dalam menjerat turis yang ingin melihat keindahan Danau Toba dan Pulau Samosir. Kebijaksanaan Pemda Tapanuli Utara yang mengharuskan semua kapal dari Pulau Samosir merapat di dermaga Ajibata, merupakan penunjang hotel yang baru dibangun itu. Walau begitu, penduduk Ajibata yang sehari-hari berkebun dan berburuh di perkebunan sawit, masih bertanya-tanya soal hotel itu. Apalagi bagi 69 penduduk yang mendapat prioritas yaitu bekas pemilik tanah yang dijadikan areal hotel itu. Yang menyambut gembira, baru M. Sirait, bekas pemilik 1 hektar tanah. "Saya akan pergunakan kesempatan ini," katanya. "Modal yang Rp 3 juta akan saya pinjam dari famili." Penduduk yang lain masih menunggu. Uang Rp 3 juta yang harus disetor begitu mendaftarkan diri sebagai peserta plasma, bukan persoalan yang gampang. Karena itu, sampai saat ini, belum ada nama yang ditetapkan secara pasti sebagai peserta plasma. Sementara "perkebunan bungalow" itu sudah mulai dibangun, dan BPD Sum-Ut sudah siap mengeluarkan dana Rp 1,9 milyar.