Terhambat Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Adapun konsumsi rumah tangga selama ini menjadi penyumbang utama produk domestik bruto (PDB), dengan kontribusi mencapai lebih dari 50 persen. Sebelum pandemi Covid-19 melanda, pertumbuhan konsumsi masyarakat selalu berada di atas 5 persen. Namun, sejak masa pandemi hingga saat ini, konsumsi rumah tangga tak lagi bisa mencapai angka tersebut.

Warga membeli beras Sosialisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di taman kota Kecamatan Regol, Bandung, Jawa Barat, 6 Desember 2023. TEMPO/Prima Mulia

Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pertumbuhan konsumsi di pengujung tahun atau triwulan IV 2023 juga menurun dari 5,05 persen pada triwulan IV 2022 menjadi 4,47 persen. "Perlambatan konsumsi rumah tangga utamanya berasal dari perlambatan pengeluaran kelompok menengah ke atas," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Perlambatan konsumsi rumah tangga itu pun tecermin dari sejumlah indikator, yaitu realisasi penerimaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) melambat, pertumbuhan jumlah penumpang angkutan udara anjlok, serta penjualan mobil penumpang menurun. "Di sisi lain, investasi finansial seperti simpanan berjangka tampak menguat. Artinya, ada pergeseran dari belanja ke investasi."

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2023 hanya 5,05 persen atau turun dibanding pertumbuhan pada tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu pun berada di bawah target pemerintah sebesar 5,3 persen. "Meski demikian, perlambatannya masih relatif terjaga dengan tetap solid positif di atas kisaran 5,05 persen," ujar Amalia.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berujar ada beberapa faktor yang menahan pertumbuhan konsumsi. Di antaranya pelemahan harga komoditas global, kenaikan suku bunga akibat kebijakan moneter mengetat, rencana perluasan basis pajak melalui kenaikan tarif pajak, serta pertumbuhan upah riil lebih rendah dibanding inflasi.

Yusuf mencontohkan, pertumbuhan upah riil sektor pertambangan sudah terkontraksi 2 persen dibanding pada tahun sebelumnya, di mana sektor ini menyerap 1,2 persen dari 52,69 juta pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. "Meski persentase pekerja sektor pertambangan relatif sedikit menurun, upah di sektor ini perlu diperhatikan karena posisinya sebagai tiga besar sektor dengan gaji tertinggi di Indonesia," katanya.

Di sisi lain, kenaikan harga berbagai komoditas pangan strategis, terutama beras, pada 2023 sangat besar dampaknya terhadap daya beli masyarakat, khususnya untuk kelompok pendapatan menengah ke bawah yang tidak terklasifikasi sebagai penerima bantuan sosial (bansos) reguler dari pemerintah. "Walhasil, mereka ini melakukan penyesuaian dan menghindari untuk melakukan konsumsi secara berlebihan. Mereka yang masih punya tabungan kemudian menggunakannya untuk melakukan konsumsi secara umum," ujar Yusuf.

Warga membeli beras Sosialisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di taman kota Kecamatan Regol, Bandung, Jawa Barat, 6 Desember 2023. TEMPO/Prima Mulia

Minim Efek Bansos pada Pertumbuhan 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, meski memberikan efek positif terhadap kinerja konsumsi, bantuan sosial tidak dapat dijadikan sebagai instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. "Bansos tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan atau menciptakan pertumbuhan daya beli masyarakat yang berkelanjutan," ucapnya.

Menurut Shinta, untuk menghasilkan pertumbuhan konsumsi yang sehat, harus didasarkan pada pertumbuhan daya beli berkelanjutan melalui aktivitas usaha atau bekerja yang menghasilkan pendapatan konsisten. Sedangkan bansos merupakan instrumen jaring pengaman sosial yang berfungsi mempertahankan daya beli dan volume konsumsi ketika kondisi ekonomi dianggap berisiko tinggi serta berpotensi menyebabkan kontraksi yang drastis. "Jadi bansos hanya dapat menjadi stabilisator terhadap konsumsi atau instrumen sekunder yang tidak memberikan dampak progresif terhadap PDB," katanya.

Adapun pada 2024, Apindo memperkirakan gelontoran bansos hanya mampu menjaga pertumbuhan konsumsi di level 4-4,5 persen, dengan catatan risiko terhadap komponen pertumbuhan ekonomi lainnya tetap stabil atau tidak memburuk. Sebagaimana pada tahun ini pemerintah menganggarkan alokasi belanja pelindungan sosial sebesar Rp 496,8 triliun, naik Rp 20 triliun dari realisasi pada tahun lalu.

Wakil Kepala Bidang Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Jahen Fachrul Rezki, mengatakan dampak pemberian bansos oleh pemerintah hanya tecermin pada peningkatan belanja pemerintah. "Selagi masyarakat mendapatkannya dalam bentuk barang, ya, hanya akan terlihat dari pos belanja itu," ucapnya.

Sedangkan dampaknya terhadap konsumsi masyarakat tidak akan terlihat. Sebab, masyarakat sudah mendapatkan barang jadi, seperti bantuan bahan pokok. "Jadi pengaruhnya terhadap perekonomian mungkin tidak sebesar yang diharapkan." Hal ini pula yang kemudian diduga menjadi penyebab pemerintah banyak mengucurkan dana pelindungan sosial dalam bentuk tunai pada triwulan I 2024 agar dampaknya pada perekonomian segera terasa.

Melorot Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS, konsumsi pemerintah sepanjang tahun lalu mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu sebesar 2,95 persen. Khusus pada triwulan IV 2023, pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 2,81 persen, yang ditopang peningkatan realisasi belanja jasa, badan layanan umum (BLU), dan belanja barang non-operasional.

Jahen memprediksi pada 2024 masih terbuka ruang pertumbuhan untuk konsumsi, dengan faktor pendukung utama adalah pelaksanaan pemilu dan pada saat yang sama Bank Indonesia kemungkinan besar menurunkan suku bunga acuan seiring tren kebijakan moneter global yang mulai melonggar. "Namun tekanan dari luar, permintaan global yang melambat, harga komoditas yang cukup fluktuatif, serta perang yang terjadi di Timur Tengah akan meningkatkan biaya logistik dan transportasi, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional," ucapnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengiyakan bahwa daya beli masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. "Sekarang kami berupaya terus memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga ada kepastian karena biasanya mereka akan less spending kalau ke depan tidak ada kepastian. Jadi mereka akan menabung," ujarnya.

Tahun politik menjadi tantangan tersendiri untuk tetap menjaga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap kegiatan ekonomi. "Penting juga untuk memastikan bahwa proses politik akan berjalan lancar sehingga investasi tidak tertunda dan orang lebih berani belanja," kata Airlangga. Khusus untuk masyarakat menengah ke bawah, pemerintah tak kurang menggelontorkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli. Tingkat inflasi juga diupayakan tetap rendah sehingga kenaikan harga-harga dapat diredam dan belanja masyarakat tidak terganggu.

Pada awal bulan ini, pemerintah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan, yang dicairkan dalam kurun waktu tiga bulan sekaligus untuk periode Februari-April. Konsumsi masyarakat menjadi krusial, terlebih pada Maret akan memasuki periode Ramadan dan pada April bakal berlangsung Hari Raya Idul Fitri. "Pemerintah akan mengevaluasi setelah stimulus bansos berlangsung. Seberapa jauh daya beli masyarakat akan kami lihat lagi," ucapnya.

GHOIDA RAHMAH