Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan unit kerja di lingkungan Kemenkeu yang telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK-WBBM) agar tetap menjaga kinerjanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau kita sudah mencanangkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK-WBBM) terus tidak ada setan atau tuyul yang membolak-balikkan hati kita, opportunity is constantly coming,” kata Sri Mulyani, Selasa, 13 Desember 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam puncak acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia Kemenkeu 2022 di Jakarta.
Sebanyak 414 unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan telah memperoleh predikat WBK-WBBM, sedangkan 212 unit lainnya belum mendapatkan predikat tersebut.
Sri Mulyani yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia itu mengaku bakal merasa terluka apabila ada unit WBK-WBBM yang ditangkap akibat kasus korupsi.
“Saya di sisi lain merasa terluka kalau ada yang WBK-WBBM terus ada yang ditangkap gara-gara ada yang korupsi. Jangan sampai kita punya WBK-WBBM sudah ditempel plakatnya, and then kita business as usual,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga meminta jajaran Kementerian Keuangan untuk saling mengingatkan dan saling menjaga agar terhindar dari tindakan korupsi. Kemenkeu pun diharapkan dapat terus menjaga 414 unit yang sudah mendapatkan status WBK-WBBM.
Selanjutnya: Unit-unit lain yang belum mendapatkan status...
Sementara unit-unit lain yang belum mendapatkan status WBK-WBBM juga terus didorong untuk meningkatkan predikatnya. Sri Mulyani menyatakan ada 212 unit yang belum mendapatkan status WBK-WBBM, meskipun sebetulnya secara esensi telah melaksanakan WBK-WBBM. “Tunjukkan bahwa tata kelola Anda lebih bersih dari WBK-WBBM,” katanya.
Sri Mulyani juga menyatakan tindakan korupsi membuat sebuah negara berada dalam kondisi middle income trap sehingga terhambat untuk menjadi negara maju.
“Salah satu elemen paling penting middle income trap adalah negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Sri Mulyani menuturkan salah satu elemen tak kalah penting bagi sebuah negara yang terperangkap dalam status middle income trap adalah karena tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut.
Korupsi semakin memperparah suatu negara terperangkap dalam status middle income trap karena memberi beban lebih, kata dia, selain masalah terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kebijakan.
Sri Mulyani pun menegaskan tindakan korupsi akan selalu menggerogoti setiap upaya kemajuan yang sudah dicapai oleh suatu negara sehingga negara tersebut sangat sulit untuk menjadi maju dan lebih baik.
BISNIS | ANTARA
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Kemenkeu Terus Lakukan Digitalisasi dalam Satu Dekade Terakhir, Hasilnya?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
