Pintu Tertutup Menolak Kenaikan Harga BBM

ENAM jam lamanya belasan politikus beradu pendapat dalam forum lobi sidang paripurna di ruang rapat panitia kerja, Gedung Nusantara II, di kompleks Senayan, Jakarta, Senin pekan lalu. Sidang itu membahas pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013.

Dalam anggaran perubahan itu ada alokasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak menjadi Rp 199,85 triliun. Alokasi konsumsi BBM ditetapkan 48 juta kiloliter. Akibat penekanan subsidi itu, harga BBM harus dinaikkan menjadi Rp 6.500 per liter untuk bensin dan Rp 5.500 untuk solar. Kenaikan harga mulai berlaku Sabtu pekan lalu.

Namun perdebatan tak meruncing dalam hal pengurangan subsidi BBM. "Kami mencari opsi voting, yang tidak memperburuk citra partai politik," kata Achsanul Qosasi, politikus Demokrat, yang hadir dalam forum lobi tertutup itu, Kamis pekan lalu.

Dua kubu yang bertarung adalah partai pendukung pemerintah yang terdiri atas Partai Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Demokrat diwakili Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf dan Achsanul Qosasi, anggota Komisi Keuangan.

Golkar mengutus Ahmadi Noor Supit, Ketua Badan Anggaran; Ketua Fraksi Setya Novanto; dan Ade Komaruddin, anggota Komisi Keuangan. Dari PAN ada Tjatur Sapto Edy, Ketua Fraksi, dan Teguh Juwarno. PPP diwakili Ketua Fraksi Hasrul Azwar dan Iskandar Syechu. Adapun PKB mengutus Hanif Dakiri, Anna Muawanah, dan Marwan Ja'far,

Di kubu penantang ada PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, dan Hanura. PDI Perjuangan mengutus Ketua Fraksi Puan Maharani, Dolfie O.F. Palit, dan Olly Dondokambey, keduanya anggota Komisi Keuangan. PKS diwakili Ketua Fraksi Hidayat Nur Wahid, Andi Rahmat, Fahri Hamzah, dan Mahfudz Siddiq. Gerindra oleh Ahmad Muzani, Edi Prabowo, dan Fary Djemy Francis, sedangkan Hanura diwakili Sarifuddin Sudding dan Saleh Husin.

Kubu pertama mendukung kenaikan harga BBM, sedangkan kubu oposisi menolak. Menjelang sidang paripurna, peta dukungan tak berubah. Kubu koalisi pemerintah menang secara jumlah suara. Kubu ini juga berhasil mengamankan pasal dalam Undang-Undang APBN Perubahan 2013 yang berpotensi dimanfaatkan kubu oposisi menggagalkan skenario pemerintah.

Tak ada lagi pasal pelarangan kenaikan harga BBM bersubsidi seperti terjadi pada Undang-Undang APBN Perubahan 2012. "Menaikkan harga BBM itu urusan pemerintah," kata Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

PDI Perjuangan tak bisa berbuat banyak. Yang dilakukan PDI Perjuangan adalah strategi menonjolkan partai politik pendukung kenaikan harga BBM agar terlihat publik. Caranya, "Melalui opsi voting," kata Dolfie.

Kedua kubu bersepakat opsi voting adalah menerima dan menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013. Hanya, PDI Perjuangan dan PKS meminta satu opsi ditambah, "Menolak APBN Perubahan 2013 karena menaikkan harga BBM."

Usul itu ditolak, tapi PDI Perjuangan mencari opsi lain. Kubu oposisi menawarkan opsi voting pasal 8 yang mengatur besaran subsidi BBM. Pasal itu menjadi kunci pemerintah menaikkan harga BBM.

Voting pasal pernah terjadi dalam sidang paripurna pengesahan APBN Perubahan tahun lalu. Voting membahas pasal yang mengatur syarat pemerintah boleh menaikkan harga BBM bersubsidi. Kali ini pasal itu tidak ada.

Setahun lalu, kubu penolak kenaikan harga BBM menang. Usul kenaikan harga BBM ditolak dengan cara memasukkan syarat yang berat jika pemerintah berencana mengerek harga bensin dan solar. Pasal itulah yang divoting. Kemenangan sukses diraih kubu oposisi setelah Golkar dan PKS yang sebelumnya dirangkul pemerintah menyeberang menjelang voting.

Dolfie mengatakan partainya tahu betul pasal itu adalah pintu masuk untuk bermanuver menggagalkan skenario pemerintah. Voting pasal diusulkan lagi, tapi mentok. "Semua pintu sudah mereka tutup."

Achsanul mengakui kekalahan tahun lalu memberikan pengalaman. Khawatir kecolongan lagi, sebagian besar usul kubu lawan ditolak. Kendati demikian, penolakan harus disertai argumen yang kuat. Ia menilai voting pasal tidak tepat karena pasal dalam APBN itu berkaitan. Perubahan besaran subsidi BBM akan mengubah postur anggaran lainnya. "Kami lebih berpengalaman kali ini."

Kubu PDI Perjuangan tahu diri berada di pihak minoritas. Mereka memilih menyetujui opsi menerima APBN Perubahan. Namun opsinya bukan tunggal, melainkan menerima APBN Perubahan dengan catatan. Achsanul menolak. Menurut dia, catatan itu melanggar aturan. "APBN itu usulan pemerintah, bukan fraksi."

Saat sidang paripurna, PDI Perjuangan membagikan buku saku berisi APBN alternatif. Isinya tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Perbedaan paling kentara adalah PDI Perjuangan mengusulkan besaran subsidi BBM lebih besar ketimbang pemerintah. Lubang subsidi ditutup dari penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) lebih besar ketimbang alokasi pemerintah. "Jadi defisit tetap terjaga," ujar Dolfie.

Achsanul menilai APBN oposisi itu tidak komprehensif. Pasal dalam APBN perubahan itu berkaitan. Artinya, jika PDI Perjuangan mengusulkan APBN alternatif, seharusnya tidak sekadar BBM bersubsidi yang berbeda melainkan alokasi dan postur makro keseluruhan juga diusulkan. "Dan alternatif itu disampaikan di Badan Anggaran, bukan di sidang paripurna."

Intinya, kubu partai pemerintah menolak usul itu. Achsanul menilai perbedaan mendasar berasal dari model penyusunan. Penyusunan anggaran pemerintah didasarkan pada rencana belanja, kemudian menyusun rencana penerimaan. Adapun kubu oposisi mendasarkan pada menyusun rencana penerimaan lebih dulu, baru kemudian menyusun belanja. "Tidak akan pernah ketemu."

Gagal dengan APBN alternatif, kubu oposisi memberi opsi baru, tapi kali ini lebih lunak. Mereka setuju dengan opsi menerima atau menolak anggaran perubahan. Namun setiap fraksi diberi waktu menyampaikan pendapat fraksi mengapa menerima dan menolak anggaran perubahan. Usul itu diterima.

Hasilnya, voting sidang paripurna mengukuhkan kemenangan partai koalisi pemerintah. Mereka mengantongi 338 suara dukungan terhadap pengesahan anggaran perubahan. Sedangkan 181 suara PDI Perjuangan, PKS, Hanura, dan Gerindra tegas menolak.

Aroma kemenangan Demokrat dan kubunya sudah tercium sejak Senin pagi. Sebelum sidang diketuk, ketua fraksi partai pendukung pemerintah berkumpul di ruang kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie selama satu jam. Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Dewan dari Partai Golkar, juga hadir. Adapun PKS sengaja tak diundang.

Marzuki mengatakan pertemuan itu mengecek kondisi lapangan. Ia memastikan Golkar tak berubah sikap. Menurut politikus Demokrat itu, kunci kemenangan koalisi pemerintah berada di Golkar. Sikap Golkar diyakini tidak berubah karena sejak mencuatnya perdebatan subsidi BBM ke publik tidak ada suara berbeda dari partai beringin itu.

Seorang politikus Demokrat mengatakan partainya memantau tokoh elitenya agar tidak keceplosan seperti Muhammad Ja'far Hafsah tahun lalu. Ja'far membuat blunder dengan menyebut Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pernah mengusulkan harga kenaikan lebih besar.

Pernyataan Ja'far disebut-sebut menyebabkan Ical berang. Setelah itu, sikap Golkar berubah menyeberang ke kubu lawan menantang Demokrat. Kandaslah rencana kenaikan harga BBM. Ja'far, yang menjabat ketua fraksi, dicopot menjelang sidang paripurna pengesahan anggaran perubahan.

Adapun sikap PKS dapat diabaikan selama komitmen Golkar dapat dipegang. Begitu juga sebaliknya. Sikap Golkar yang jinak kali ini tidak merepotkan Demokrat. Pasalnya, jika Golkar dan PKS bermanuver seperti kejadian tahun lalu, Demokrat bukan kalah, tapi harus berjuang keras mengajak Gerindra bergabung. "Itu tidak mudah," kata Marzuki.

Sejumlah politikus parlemen mengatakan penolakan anggaran kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan kompensasi lain menguntungkan partai yang bercokol di pemerintahan. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya menolak anggaran perubahan karena tidak sreg dengan anggaran kompensasinya. "Lebih baik untuk transportasi publik."

Kendati menolak dan menyiapkan APBN tandingan, PDI Perjuangan punya usulan penggunaan kompensasi. Menurut Dolfie, kompensasi sebaiknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur persiapan konversi dari BBM ke gas. "Dan juga untuk anggaran desa," katanya.

Sumber Tempo di tim ekonomi PDI Perjuangan mengatakan sebenarnya partainya memahami kekhawatiran melebarnya defisit anggaran karena subsidi BBM jebol. Jalan satu-satunya dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Toh, ketika Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi presiden pernah mengambil kebijakan menaikkan harga. "Semua Presiden pernah menaikkan harga BBM," kata Achsanul.

Satu-satunya jalan untuk menghindari kenaikan harga BBM adalah menekan penyelundupan. Namun cara ini sulit karena penegakan hukum yang lemah dan perbedaan harga BBM bersubsidi dan harga keekonomian terus melebar sehingga membuat banyak kalangan menimbun dan menyelundupkan BBM bersubsidi. Ekonom partai banteng moncong putih itu mengatakan hampir semua peluang menghindari kenaikan harga tertutup dalam jangka pendek. "Tapi, sebagai partai oposisi, kami tidak mungkin mendukung pemerintah," katanya.

Akbar Tri Kurniawan

Postur APBN Perubahan 2013 versi Pemerintah vs PDI Perjuangan
**Rp triliun Sumber: DPR dan PDI Perjuangan

Realisasi Subsidi APBN 2006-2013 (Rp triliun)
Sumber: Kementerian Keuangan *alokasi