Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menawarkan sejumlah poin negosiasi kepada Amerika Serikat, setelah AS menetapkan tarif impor resiprokal bagi produk asal Indonesia sebesar 32 persen. Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa pemberlakuan reciprocal tariff tersebut ditunda selama 90 hari.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan surat negosiasi sudah diterima pemerintah negara Paman Sam. Hal itu disampaikan Airlangga di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam dialog ekonomi dengan pengusaha dan investor di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Surat tersebut diajukan kepada kantor perwakilan perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) dan Secretary Commerce. “Kami laporkan surat Indonesia sudah dikirim dan diterima oleh Amerika melalui duta besar Indonesia. Hari ini duta besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan,” ucap Airlangga pada 8 April 2025.
Ada beberapa poin negosiasi ditawarkan pemerintah Indonesia kepada Amerika. Di antaranya adalah meningkatkan volume impor barang dari AS untuk mengurangi defisit perdagangan yang dialami negara tersebut terhadap Indonesia.
Kantor perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) mengklaim perdagangan Amerika dengan Indonesia mengalami defisit hingga US$ 17,9 miliar pada 2024. Naik 5,4 persen atau US$ 923 juta dari tahun 2023. Hal ini disebut menjadi salah satu landasan penerapan tarif 32 persen terhadap produk-produk asal Indonesia ke AS.
Airlangga mengatakan langkah ini sebagai bagian dari negosiasi. “Tentu kita meningkatkan Jumlah volume beli, sehingga trade deficit yang US$ 18 miliar itu bisa dikurangi,” ucap Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 7 April 2025.
Menurut Airlangga, Presiden juga telah menyetujui pembelian produk pertanian dari AS, seperti soybean dan wheat, yang tidak diproduksi di dalam negeri untuk menjaga keseimbangan neraca dagang. Pemerintah juga akan membeli LPG dan LNG dari AS.
Selanjutnya adalah pelonggaran atau relaksasi kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau local content requirements yang juga dikeluhkan AS. Pemerintah akan membawa permasalahan ini ke forum negoasiasi. “Ini antara lain yang diminta Amerika, ICT untuk TKDN, terutama untuk investasi Amerika yang ada di Pulau Batam,” ucap Airlangga.
Relaksasi TKDN diberlakukan untuk sektor ICT dari AS, seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft. Sebelumnya Airlagga sempat memaparkan langkah negosiasi lainnya adalah dengan mendorong revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996. Menurut Airlangga, banyak isu dalam perjanjian yang saat ini sudah tak relevan lagi, sehingga berbagai kebijakan akan didorong masuk dalam perjanjian tersebut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Prabowo telah mempersiapkan langkah deregulasi. Salah satunya dengan penyederhanaan administrasi perpajakan.
Pemerintah juga akan melakukan penyesuaian tarif bea masuk produk impor yang berasal dari AS dan masuk kategori most favored nation (MFN). Tarif akan diturunkan dari semula sebesar 5 persen hingga 10 persen, menjadi 0 persen sampai 5 persen. “Ini berarti mengurangi lagi 5 persen beban tarif, ini untuk produk-produk yang berasal dari AS, yang masuk MFN,” ucap Sri Mulyani, Selasa, 8 April 2025.
Pilihan Editor: Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, BI Langsung Intervensi Pasar
