Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Profil 5 Calon Anggota BPK, Ada Kader Partai hingga Anak Buah Prabowo

Komisi IX DPR resmi mengumumkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Seperti apa profil kelima orang itu?

5 September 2024 | 19.57 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI saat menghadiri uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK oleh Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 September 2022. Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2022-2027 yang diikuti sebanyak 9 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbesar
Anggota Komisi XI DPR RI saat menghadiri uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK oleh Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 September 2022. Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2022-2027 yang diikuti sebanyak 9 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IX DPR resmi mengumumkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Lima orang itu terdiri dari Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daniel Lumban Tobing, Auditor BPK Akhsanul Khaq, Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Bobby Adhityo Rizaldi, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) Budi Prijono, dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) Fathan Subchi Badawi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara mengatakan para anggota dewan akan memberikan pandangan atas makalah, paparan, dan cara menjawab dalam memilih calon anggota BPK selama uji kepatutan dan kelayakan. “Kita langsung pemilihan. Biasanya kalau tidak ada kesempatan, akan ada voting,” kata Amir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lantas, bagaimana sosok kelima calon anggota BPK tersebut? 

Profil Daniel Lumban Tobing

Daniel lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 14 Desember 1967. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi di Takushoku University, Tokyo pada 1987 dan Kyoto University, Kyoto, Jepang pada 1993. Tak hanya itu, dia juga memiliki beberapa sertifikasi, meliputi Certified State Finance Auditor (2019), Certified Forensic Auditor (2020), dan Certifie Internal Audit Executive (2021). 

Daniel Lumban Tobing. X.com/@BPKRI

Daniel kini menjadi anggota II BPK sejak 2022, dari sebelumnya menjabat sebagai anggota VII BPK periode 2019-2022. Dia diketahui juga pernah menjadi anggota Badan Anggaran DPR (2009-2014), anggota Komisi IV DPR (2009-2010), anggota Komisi VI DPR (2010-2014), anggota Komisi IX DPR (2014-2017), dan anggota Komisi VI DPR (2017-2019). 

Sebelum bekerja di lembaga negara, Daniel lebih dahulu mengawali kariernya di perusahaan swasta sebagai Management PT Hirose Electric Indonesia (1993-1997) dan General Manager PT Indonesia Epson Industry (1997-2009). Sementara organisasi yang pernah diikutinya adalah Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang (1991-1993), Gabungan Elektronika Jakarta (2004-2009), serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (2010-2015). 

Profil Akhsanul Khaq

Akhsanul dilantik menjadi Auditor Utama Keuangan Negara I (Tortama KN I) BPK di Auditorium BPK, Jakarta pada Jumat, 1 Juli 2022. Pelantikan itu didasarkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65/TPA Tahun 2022 dan Keppres Nomor 77/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPK. 

Akhsanul Khaq. BPK RI

Akhsanul terpantau beberapa kali muncul di hadapan publik, salah satunya saat pertemuan akhir (exit meeting) penyerahan laporan temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2023 pada Juni lalu. Dia kala itu berperan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tortama KN I BPK. 

Dalam exit meeting tersebut, Akhsanul mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kemenkumham hingga sebanyak 14 kali. “Capaian ini mencerminkan upaya-upaya yang telah dilakukan Kemenkumham dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik,” ucap Akhsanul di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara. 

Profil Bobby Adhityo Rizaldi

Bobby lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974. Dia adalah lulusan Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Trisakti (1991-1995) dan meraih gelar Magister of Business Administration (MBA) dari Cleveland State University, Amerika Serikat (1996-1998). 

Calon Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi seusai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Riwayat pekerjaannya dimulai dari Kantor Akuntan Publik (KAP) KPMG Hanadi Sujendro dan Rekan (1994-1995). Bobby selanjutnya beberapa kali pindah perusahaan, mulai dari Robert Half Inc (1998-1999), Deloitte Touche Tohmatsu (1999-2002), hingga Conocophillips Indonesia Inc (2002-2004). 

Pada 2004, Bobby mulai bekerja di lembaga negara, yaitu Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas hingga 2008. Dia pun kemudian mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014 dan kembali terpilih sebagai Anggota DPR Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan (dapil) Sumatra Selatan II pada periode 2014-2019. 

Di lingkup organisasi, Bobby tercatat pernah menjadi pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) periode 2003-2010, wakil ketua umum AMPI (2010-2016), wakil sekjen Pimpinan Pusat (PP) Kolektif Kosgoro 1957 (sebelumnya Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong) pada 2013-2018, dan ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) pada 2017. 

Profil Budi Prijono

Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Budi Prijono merupakan lulusan Perwira Pertama (Pama) Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri (sekarang Akademi TNI) pada 1988. Dia kini menjabat sebagai Irjen Kemhan sejak 27 Juni 2022. 

Budi Prijono. Kemhan.go.id

Pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur pada 16 Juni 1966 tersebut mengawali karier kemiliterannya sebagai Danton Bekhar Kihub Brigib VI/2 Kostrad pada 1989. Kemudian, dia juga pernah menjadi Dankihub Brigif VI/2 Kostrad (1993), Dansubdenhar Hub Kostrad (1997), Dandenma Pusdikhub Kodiklat TNI AD (1999), dan Gumil Gol VI Teknika Pusdikhub Kodiklat TNI AD (1999). 

Selanjutnya, menjadi Kasiorg/Dok Depkom Pusdikhub Dithubad (2001), Kasipam Pusdikhub Kodiklat TNI AD (2002), Pamen Kodiklat TNI AD (Dik Seskoad) (2003), Kabagrenkon Subdit Binkom Dithubad (2003), Pa Hub Divif 2 Kostrad (2004), Kabagrenproggar Set Dithubad (2004), Pamen Dithubad (Tugas Pbb Milobs) (2006), Pabandya-3/Dalprog Spaban V/Srenad (2007), Pabandya-1/Renproggartin Srenad (2008), dan Kahubdam IV/DIP (2009). 

Berikutnya, sebagai Pgs. Asrendam IV/DIP (2010), Asren Kasdam XVI/PTM (2010), Paban I/Ren Sterad (2011), Paban III/ Litbangasro (2012), Paban II/ Renproggar (2012), Paban IV/Renproggar Srenad (2012), Pamen Denma Mabesad (Dik Lemhannas) (2014), Paban I/Ren Slogad (2014), Dirhubad (2015), Komandan Satkomlek TNI (2017), Kabaranahan Kemhan (2019), dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (2020). 

Profil Fathan Subchi Badawi

Fathan merupakan Anggota DPR Fraksi PKB Dapil Jawa Tengah II sekaligus Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024. Pria kelahiran Demak, Jawa Tengah pada 11 Februari 1970 itu kini dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi XI dan Sekretaris Fraksi PKB DPR. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel

Selain periode 2019-2024, Fathan sebelumnya juga terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode 2014-2019. Sementara di lingkup organisasi, Fathan juga menjadi Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Ika PMII) DKI Jakarta dan Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Demak se-Jabodetabek periode 2017-2022. 

Fathan diketahui pernah dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan kasus korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016. 

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa anggota DPR RI Fraksi PKB Fathan sebagai saksi untuk tersangka Hong Artha John Alfred (HA),” ujar Juru Bicara KPK kala itu, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019. 

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus