Proyek Pelabuhan untuk Perusahaan Swasta

Perbesar

Pembangunan jalan akses ke Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, 2019. Dok BKP Kementerian PUP

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Peluang pengelolaan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, hampir pasti dipegang entitas swasta. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Aulia Febri, mengatakan proses lelang operator yang diadakan Kementerian Perhubungan sudah menunjukkan bahwa proyek strategis Presiden Joko Widodo itu siap dipercayakan kepada kalangan non-pelat merah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Sudah saatnya kesempatan diperluas. Selama ini swasta cenderung mengelola terminal, bukan pelabuhan secara menyeluruh,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Mayoritas peserta lelang operator Pelabuhan Patimban yang diadakan Kementerian Perhubungan adalah perusahaan swasta. Terdapat 10 pendaftar yang dicatat ABUPI ketika pengambilan formulir prakualifikasi (PQ) pada 13 Oktober, serta saat pengembalian berkasnya dua hari kemudian.

Nama kondang yang muncul di bursa calon operator Patimban adalah PT Samudera Terminal Indonesia dan PT CT Corp Infrastruktur Indonesia. Selain itu, ada PT Indika Logistic and Support Services, PT UC Services, PT Hasnur Jaya International, PT Hasnur Resources Terminal, PT Wahyusamudra Indah, serta PT Pelayaran Tempuran Emas (Temas) Tbk. Dua peserta sisanya adalah anak usaha PT Pelindo IV (Persero), PT Kaltim Kariangau Terminal, serta anak PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang membidangi Infrastruktur.

Menurut Febri, entitas bidang infrastruktur pun berkompeten mengembangkan proyek pelabuhan, terutama dari segi pengadaan fasilitas. Meski tak berlisensi badan usaha pelabuhan (BUP), pemenang tender masih bisa menggandeng perusahaan lain yang memenuhi persyaratan. Bisnis kepelabuhanan, menurut dia, terbuka bagi semua pemodal karena tak rumit dipelajari.

“Pada dasarnya, ini bisnis pengelolaan logistik,” tuturnya. “Kalau ada pendanaan, tak sulit melengkapi sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan.”

Lelang Pelabuhan Patimban dinilai sebagai momen tepat untuk mengikis dominasi BUMN. Empat perseroan, yaitu PT Pelindo I hingga IV, dianggap terlampau sibuk dengan pengelolaan total 114 pelabuhan di Indonesia. Bila Patimban dikelola PT Pelindo II yang juga memegang Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, tak akan ada persaingan pasar pengguna jasa. “Tujuan pembangunan Patimban tak tercapai,” kata Febri.

Pada pertengahan tahun lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sempat menuturkan bahwa pengelolaan Patimban tak melibatkan BUMN. Berbicara di Istana Kepresidenan, saat itu Luhut menginginkan Patimban beradu dengan potensi Priok. “Yang jelas, itu swasta murni. Tidak mau lagi ada Pelindo atau BUMN,” katanya.

Adapun juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan lembaganya membuka kesempatan untuk semua pihak sejak awal lelang. “Harapannya bisa mendapat operator terbaik sesuai dengan rencana Patimban untuk menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia,” ujarnya kepada Tempo.

Menurut dia, pengerjaan infrastruktur Patimban akan diselesaikan akhir bulan ini dan ditargetkan bisa beroperasi mulai Desember nanti. Kementerian Perhubungan mengupayakan tender selesai sebelum pembukaan perdana. Pada fase satu nanti, Patimban akan menyediakan layanan terminal peti kemas berkapasitas total 3,75 juta TEUs per tahun. Ada juga terminal khusus ekspor-impor kendaraan berkapasitas 218 unit. Kapasitas operasi pelabuhan masih dikembangkan pada tahap kedua dan ketiga hingga 2027 mendatang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun sebelumnya mengharapkan Patimban dapat memangkas kepadatan lalu lintas ekspor-impor, khususnya untuk produk otomotif yang menumpuk di Tanjung Priok. Patimban bakal diperkuat dan dilengkapi akses tol dan jalur kereta api. Koneksinya mendukung proyek kawasan segitiga emas Cirebon, Patimban, serta Bandara Kertajati di Majalengka.

MUHAMMAD HENDARTYO | YOHANES PASKALIS | BISNIS