Proyek Rempang Eco-City Terlunta-lunta

SEPULUH warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, datang ke Jakarta untuk melantangkan penolakan mereka terhadap pembangunan megaproyek Rempang Eco-City. Mereka berkumpul di depan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kedutaan Besar Cina pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Warga asli melayu Pulau Rempang itu lelah lantaran tuntutan mereka tak kunjung didengar pemerintah daerah. "Meskipun negara ada di langit, kami akan datangi untuk memperjuangkan tanah dan ruang hidup kami. Kami sudah capek mengeluh ke Pemerintah Kota Batam," kata Ishak, warga yang ikut aksi di depan Kedutaan Besar Cina, Jakarta Selatan.

Konflik agraria akibat proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City sudah bergulir sejak awal 2023. Ishak mengungkapkan kehidupan sehari-hari warga di kampung halamannya tidak nyaman. Selama lebih dari satu tahun, warga yang menolak direlokasi berjuang melawan intimidasi oleh aparat. Sementara itu, godaan agar masyarakat setuju dengan proyek tersebut terus muncul. 

Rempang Eco-City akan dibangun di lahan seluas 7.572 hektare di Pulau Rempang. Lahan itu meliputi kampung Pasir Belongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Sembulang Pasir Merah, dan Sembulang Camping. Ada 961 keluarga yang terkena dampak proyek tersebut. 

Miswadi, salah seorang warga Kampung Sembulang yang ikut aksi di depan kantor Kemenko Perekonomian, mengatakan mayoritas warga di kampung halamannya tetap tidak setuju direlokasi. Dari total warga yang terkena dampak, ia mencatat ada sekitar 796 keluarga yang menolak penggusuran. 
 
Pria 46 tahun itu mengatakan mereka diintimidasi ketika merencanakan aksi penolakan terhadap proyek Rempang Eco-City. Intimidasi juga membuat para nelayan dan petani tidak fokus bekerja karena memikirkan keselamatan tanah dan rumah mereka. 

Miswadi mencontohkan petani, yang biasanya bekerja produktif di ladang, kini tidak bisa berfokus karena khawatir akan ada aparat yang datang ke kampung mereka. Sedangkan janji pemerintah untuk mengganti pekerjaan warga yang hilang akibat proyek ini belum terealisasi. Warga pun makin khawatir akan masa depan ekonomi mereka.

Di sisi lain, Miswadi berujar Badan Pengusahaan Batam mengeluh tak bisa memulai pembangunan karena pengosongan lahan tak kunjung berhasil. "Jadi, mereka mendesak kampung-kampung kami yang terkena dampak harus dikosongkan, barulah mereka bisa membangun," ucapnya kepada Tempo, Jumat, 16 Agustus 2024. 

Rempang Eco-City merupakan salah satu PSN yang molor dari tenggat. Rencana pembangunan proyek ini sebenarnya dimulai pada 26 Agustus 2004. Saat itu, pemerintah melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam menyerahkan hak eksklusif atas pengembangan serta pengelolaan Pulau Rempang, Pulau Setokok, dan sebagian Pulau Galang.

Setelah proyek ini tertunda lebih dari 18 tahun, Pulau Rempang akhirnya diresmikan sebagai kawasan industri, perdagangan, serta wisata terintegrasi. Nilai investasinya mencapai Rp 381 triliun hingga 2080.  

Namun investasi Rempang mandek karena konflik agraria di kawasan tersebut. BP Batam sebelumnya menargetkan pengosongan lahan Rempang paling lambat September 2023. Pengosongan lahan tidak membuahkan hasil lantaran terjadi bentrokan antara warga Rempang dan polisi, tentara, serta petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang mengawal pengukuran lahan. Batas waktu pengosongan total Rempang kemudian dibatalkan.