Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyebut presentasi belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami mengkritik, kami ini lebih ke perencanaan dan pembangunan Pak kalau komisi ini. Perencanaannya salah satu tupoksi daripada IKN, terus yang melibatkan masalah keuangan. Harusnya lebih membedah kepada APBN yang digunakan," kata anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro dalam RDP dengan Kepala Otorita IKN di Senayan, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertama, kata dia, APBN yang digunakan 20 persen plus 80 persen dari investasi investor. Menurutnya, anggaran 20 persen dari APBN itu harus jelas digunakan untuk apa saja, mulai dari perencanaan pembangunannya. Lalu, sudah ada berapa investor asing yang masuk.
"Nah bicara diproses, tadi dari 30 slide yang disampaikan, tidak ada satu pun Bapak membicarakan progres pembangunan IKN," tegas Fauzi.
Dia pun mencontohkan, sudah berapa persen progres IKN dari perencanaan hingga pembangunannya. "Tadi di highlight Bapak pun nggak ada tampilan bangunan sedikit pun. Jangan-jangan ini ilusi. Coba Pak kasih gambaran ke kami," ujar Fauzi.
Anggota Komisi XI DPR RI lainnya Eriko Sotarduga turut menanggapi hal yang sama. Menurutnya, Otorita IKN harusnya menyampaikan progres.
"Bapak harusnya menyampaikan pada kami semua: 'kami baru menerima seperti ini, progresnya masih seperti ini, kami masih membutuhkan mungkin berapa triliun lagi'. Seperti itu karena janji pemerintah 20 persen pembangunan IKN itu dilakukan melalui APBN. Siapa yang bisa menjamin? Walaupun Menteri Keuangan menyampaikan sudah menganggarkan. Nah, apakah itu cukup?" tanya Eriko.
Selanjutnya: Eriko menuturkan....
Eriko menuturkan, dirinya tak ingin mendesak lebih jauh lagi, tapi Komisi XI DPR RI perlu mengetahuinya lebih jauh sehingga bisa membantu. Dia menegaskan, dia bukan ingin menguji, tapi justru ingin membantu. "Kami juga ingin merasakan tahun 2024 bisa Agustusan di sana," ungkapnya.
Hal serupa diungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP. Dia mengatakan, dalam rencana induk IKN ada lima tahapan dan sekarang Otorita IKN berada pada tahapan pertama yang berlangsung pada 2022 hingga 2024. Dia kemudian membacakan bangunan-bangunan yang harusnya sudah dibangun pada tahapan tersebut.
"Apa saja yang harus sudah dibangun nih dari 2022 sampai 2024? Perumahan untuk ASN, TNI, Polri, BIN. Kemudian lembaga pendidikan, perguruan tinggi, pusat inovasi, fasilitas kesehatan, rumah sakit, termasuk relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN," ujar Dolfie.
Dia menuturkan, Komisi XI tidak melihat yang dilakukan Otorita IKN terkait rencana induk pada tahap pertama dalam pemaparan tadi. Menurutnya, Komisi XI ingin mengetahui bagaimana progres key performance index atau KPI yang telah ditetapkan di rencana induk.
"Apakah ada kendala soal anggaran? Apa ada di soal regulasi? Apa ada kendala di soal koordinasi? Jangan sampai kami nggak tahu, argo jalan terus, 559 hari setiap hari berkurang. Kami dikejutkan pada saat tinggal 30 hari, baru kita menyalahkan karena kurang ini, karena kurang itu," ungkapnya mewanti-wanti.
Kendati demikian, dia memahami Otorita IKN baru pertama kali memaparkan evaluasi di hadapan Komisi XI DPR RI sehingga pembahasannya belum bisa mendetail ke anggaran serta progres pembangunan IKN.
Usai mendengar kritik dan saran dari Komisi XI, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono lalu memperlihatkan beberapa gambar pembangunan di IKN yang sedang berlangsung dan memaparkannya satu per satu. Dia mengatakan, nanti gambar-gambar tersebut akan diserahkan pada Komisi XI untuk melengkapi.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
