Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Keterlibatan swasta dibutuhkan lantaran anggaran negara untuk program 3 juta rumah terbatas.
Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Maruarar Sirait akan memberi insentif bagi swasta yang terlibat program 3 juta rumah.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengklaim ada perusahaan Cina yang akan berkontribusi.
MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan program 3 juta rumah menjadi proyek strategis nasional (PSN). Ia mengatakan usul tersebut sudah dirumuskan dengan matang dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, langkah ini dapat menciptakan kepastian sehingga lebih menarik bagi perusahaan swasta untuk bekerja sama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus Partai Gerindra itu menilai pelibatan swasta sangat dibutuhkan dalam merealisasi program 3 juta rumah lantaran anggaran negara untuk proyek ini sangat terbatas. "Supaya nanti program ini bisa kami endorse lebih besar lagi, walaupun variabelnya adalah kemampuan fiskal negara juga," tutur Maruarar di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2024.
Pemerintah akan menyediakan 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun. Satuan Tugas Perumahan menghitung kebutuhan dana untuk pembangunan 3 juta rumah bersubsidi ini sebesar Rp 53,6 triliun, sedangkan anggaran yang tersedia pada 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Karena itu, keterlibatan swasta dan badan usaha milik negara dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.
Maruarar menyebutkan sudah ada sejumlah perusahaan swasta yang berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah. Misalnya, PT Berau Coal Energy Tbk. Perusahaan ini akan membangun rumah susun di Kalimantan Timur.
Beberapa konglomerat Indonesia juga ikut terlibat dalam program 3 juta rumah ini. Garibaldi Thohir, kata Maruarar, akan membantu pembangunan rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya, yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Adaro akan melakukan groundbreaking pembangunan rumah susun di Kalimantan Timur.
Selain itu, Maruarar menyebutkan Franky Wijaya, pemilik Sinarmas Group; Sugianto Kusuma (Aguan), pemilik Agung Sedayu Group; Lawrence Barki, pemilik Harum Energy; dan Prajogo Pangestu, pemilik Barito Pacific, juga turut mendukung program 3 juta rumah. Namun dia belum merinci berapa nilai investasi para konglomerat ini untuk program 3 juta rumah.
Pemilik dan pendiri perusahaan properti Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan, di Market Galery PIK 2, Jakarta, 26 November 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aguan ikut menyediakan program 3 juta rumah lewat skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana CSR untuk membangun rumah murah itu berasal dari perusahaan Aguan, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) atau PIK 2. Nilainya Rp 60 miliar.
Dalam wawancara dengan majalah Tempo, Aguan mengatakan keterlibatannya dalam program itu murni sebagai bentuk tanggung jawab sosial. “Sudah kewajiban dari setiap usaha untuk mengembalikan kepada masyarakat,” ucapnya.
Ihwal insentif yang bakal dijanjikan kepada pengusaha yang ikut membantu program 3 juta rumah, Maruarar masih pelit bicara. "Insentifnya ini sedang kami pikirkan," tuturnya.
Selain perusahaan dalam negeri, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengklaim ada perusahaan Cina yang siap berkontribusi dalam program 3 juta rumah. Dia menyatakan komitmen itu didapatkan setelah melakukan kunjungan kerja ke negara tersebut pada November lalu. Fahri juga mengatakan ada perusahaan Timur Tengah yang bersedia memberi bantuan pembiayaan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, yang juga menggodok rencana tersebut, mengatakan masuknya program 3 juta rumah dalam PSN akan menciptakan kemudahan pengadaan lahan. Terlebih, program yang dijanjikan Prabowo saat kampanye ini diperkirakan membuat harga lahan melonjak karena jumlahnya terbatas.
Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan 50 titik di kabupaten/kota untuk program 3 juta rumah. Wilayahnya tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya Pulau Jawa, Lampung, Makassar, Medan, dan Bali. Setelah menjadi PSN, pemerintah akan membangun 10-20 ribu unit rumah di setiap kabupaten/kota.
Berdasarkan penghitungan Nusron, satu unit rumah akan dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi. Dengan demikian, total lahan yang dibutuhkan di setiap kabupaten/kota sekitar 178 hektare.
Dalam implementasinya, pemerintah akan menggandeng perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Di antaranya, Nusron menuturkan PT Perkebunan Nusantara dan PT Perusahaan Umum Kehutanan Negara akan memberikan lahan bekas karet, kopi, ataupun teh untuk dijadikan sebagai kawasan permukiman.
Perusahaan pelat merah lainnya, yaitu PT Semen Indonesia, menawarkan bantuan suplai bahan bangunan untuk program ini. Semen Indonesia menawarkan produk precise interlock brick yang diklaim ramah emisi. "Melalui kolaborasi perusahaan BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan,” tutur Erick Thohir dalam keterangan resmi, Rabu, 11 Desember 2024.
Di samping itu, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) telah menyalurkan pembiayaan untuk program ini sebesar Rp 300 miliar. IIF menggandeng Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional untuk mendukung proyek berbasis transit oriented development (TOD) di Tangerang Selatan, Banten. Proyek ini meliputi pembangunan tiga menara apartemen yang mencakup 1.816 hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Perlunya pelibatan swasta juga menjadi sorotan Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira. Ia menuturkan biaya pengadaan lahan menjadi tantangan besar dalam mewujudkan program ini. Karena itu, pemerintah dinilai perlu bekerja sama dengan pelaku usaha, terutama pengembang swasta, untuk menekan anggaran.
Ia mengusulkan agar lahan yang masa berlaku hak guna usahanya hampir habis digunakan sebagai kawasan permukiman. Pengambilalihan bisa dilakukan baik melalui Bank Tanah maupun pengelolaan oleh BUMN. Selain itu, aset sitaan dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum terjual, seperti tanah atau bangunan, bisa dimanfaatkan untuk perumahan rakyat, terutama yang proses hukumnya sudah selesai.
Bhima juga mendukung langkah pemerintah memanfaatkan CSR perusahaan swasta ataupun BUMN untuk menyediakan rumah. Langkah ini juga bisa dilakukan dengan skema penyediaan rumah bagi karyawan, khususnya pekerja baru dengan gaji kecil.
Kerja sama dengan investor pun, menurut Bhima, bisa menjadi solusi. Misalnya melalui dana kelolaan Indonesia Investment Authority-Sovereign Wealth Fund (INA-SWF). Namun ia mengingatkan pemerintah harus memastikan tidak ada masalah hukum dan bebas dari korupsi, terutama soal penyediaan lahan.
Dengan demikian, pemerintah bisa lebih berfokus dalam penyediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, air, sekolah, sarana kesehatan, dan transportasi publik. Hal ini untuk mendukung keberlanjutan kawasan perumahan. Dengan langkah-langkah tersebut, Bhima berpendapat program 3 juta rumah bisa berjalan lebih efektif sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor properti dan perekonomian nasional. ●
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo