Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah melakukan konsolidasi awal tahun 2023 dengan mematangkan strategi peningkatan serapan gabah dan beras untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada tahun ini. Penyerapan beras akan dilakukan saat panen raya, yaitu Maret hingga April 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Hal tersebut agar pemerintah memiliki cadangan beras yang aman untuk stabilisasi harga dan antisipasi kondisi kedaruratan di tahun 2023," tutur Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi melalui keterangan resmi pada Rabu, 4 Januari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia memaparkan panen raya merupakan saat tepat untuk menyerap CBP semaksimal mungkin. Karena pada momen tersebut gabah dan beras yang diproduksi petani melimpah. Sehingga, tugas pemerintah melalui Bulog memaksimalkan penyerapan untuk mengisi cadangan beras. Selain itu, penyerapan oleh Bulog juga untuk menjaga harga dasar gabah dan beras di tingkat petani agar tidak jatuh.
Untuk menjaga agar momentum panen raya ini bisa dimanfaatkan dengan baik Bapanas telah menyiapkan berbagai strategi. Hal pertama yang sedang dibenahi adalah ihwal penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras.
Bapanas pun telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk bersama Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Perum Bulog, ID Food, BUMD DKI Jakarta Food Station, dan BUMD Yogyakarta Taru Martani pada Selasa, 3 Januari 2023 di Yogyakarta.
Arief mengatakan Bapanas bersama kementerian dan lembaga terkait serta stakeholder pangan lainnya terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan penyerapan gabah dan beras untuk CBP pada musim panen semester satu 2023 ini berjalan maksimal.
"Penyesuaian HPP melibatkan masukan banyak pihak agar menghasilkan keputusan yang tepat," ujarnya.
Sejak Desember hingga memasuki Januari ini Bapanas menyatakan telah rutin mengadakan pertemuan dengan para stakeholder perberasan nasional, diantaranya Kementan, Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan asosiasi seperti HKTI, Perpadi, Aslupama, serta perwakilan BUMN dan BUMD.
Saat ini, HPP gabah dan beras masih mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 yang menetapkan gabah kering panen (GKP). Harganya di tingkat Petani Rp 4.200 per kilogram. Sedangkan GKP di tingkat penggilingan Rp 4.250 per kilogram, gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp 5.250 per kilogram, dan beras medium di Gudang Bulog Rp 8.300 per kilogram.
Bapanas sendiri sedang mereview HPP tersebut untuk diperbaharui. Mengingat saat ini biaya produksi dan ongkos transportasi telah mengalami kenaikan maka diperlukan penyesuaian. Dengan HPP yang baru, ujarnya, diharapkan penyerapan oleh Bulog bisa lebih optimal, karena petani dan penggilingan mendapatkan harga yang lebih baik.
HPP yang telah disesuaikan selanjutnya akan dituangkan ke dalam Peraturan Badan Pangan Nasional. Sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021, lanjut Arief, Bapanas mendapatkan pendelegasian kewenangan soal perumusan kebijakan dan penetapan HPP serta rafaksi harga. Ia memastikan, penetapan HPP gabah dan beras tersebut akan dilakukan secara terperinci dan hati-hati agar kenaikannya tidak membebani inflasi.
Kemudian strategi selanjutnya untuk meningkatkan serapan CBP adalah mendorong penguatan sinergi antara BUMN dan BUMD dan Penggilingan. “NFA mendukung sinergi yang kuat antara BUMN-BUMD dan Perpadi," kata dia.
Peningkatan serapan dilakukan melalui kesepakatan kerja sama soal berapa kebutuhan BUMN dan BUMD setahun, berapa yang harus masuk di Maret-April, kemudian pada saat Panen Gadu. Hal itu menurutnya penting untuk disepakati bersama antara BUMN, BUMD, dengan Perpadi.
Lebih lanjut, Arief mengatakan faktor lain yang harus diperhatikan untuk menjaga kebijakan CBP ini tepat sasaran adalah akurasi pendataan terkait produksi dan stok beras. Di tahun 2023 ini Bapanas, Kementan, Kemendag, dan BPS telah sepakat untuk menghitung produksi dan stok beras menggunakan satu data nasional dari BPS.
Untuk memastikan jumlah stok beras nasional di akhir tahun 2022, Bapanas, BPS, Kemenko Perekonomian, Kementan, dan Kemendag sepakat melakukan Survey bersama Stok Beras Nasional pada 31 Desember 2022.
“Jadi nanti stok ini akan kita carry over ke Januari 2023. Tahun sebelumnya masih terjadi perbedaan, untuk tahun ini kita pastikan masing-masing Kementerian dan lembaga terkait menggunakan data beras yang sama,” ujarnya.
Adapun di tahun 2023 ini Bapanas menargetkan penyerapan stok CBP sebesar 2,4 juta ton, dengan stok akhir tahun sebesar 1,2 juta ton. Proyeksi tersebut meningkat dibanding penyerapan tahun 2022, di mana sampai dengan 31 Desember 2022 angka serapan Bulog tercatat sebanyak 993 ribu ton.
Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah mengeluarkan HPP gabah dan beras yang baru. Ia menyarankan, agar dalam penyesuaiannya lebih berfokus pada kepentingan petani.
Alimoeso juga menyetujui penguatan kerja sama antara Perpadi dengan BUMN dan BUMD. Menurutnya, kerja sama diperlukan agar tidak terjadi keterbatasan CPP seperti tahun sebelumnya. “Kita ingin bagaimana membangun sinergi untuk mendukung pemerintah melalui kerja sama Perpadi dengan BUMN dan BUMD dalam menyediakan CBP,” kata dia.
RIANI SANUSI PUTRI
Foto 
