Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengangkat Tuhiyat sebagai Direktur Utama atau Dirut PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tuhiyat menggantikan Mohamad Aprindy yang baru tiga bulan menjabat sebagai bos perusahaan tersebut sejak diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 22 Juli 2022 lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Fitria Rahadiani menyatakan Tuhiyat punya pengalaman dalam bidang corporate financing.
"Diharapkan dapat memperkuat proses kooordinasi antara Pemprov. DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan serta para stakeholders PT MRT Jakarta,” kata Fitria dalam keterangan resminya, Rabu, 26 Oktober 2022.
Tuhiyat sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ). Jabatan itu diembannya sejak Februari 2020.
Adapun MITJ adalah perusahaan patungan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT MRT Jakarta (Perseroda) dan pemerintah pusat lewat BUMN PT KAI (Persero) dengan kepemilikan masing-masing 51 persen dan 49 persen.
Perusahaan patungan tersebut akan diberikan wewenang menata 72 stasiun di Ibu Kota sebagai transit oriented development (TOD), mengoperasikan Kereta Bandara, Kereta Loopline Commuterline, hingga pembangunan KA Elevated Loopline.
Merujuk akun LinkedIn miliknya, Tuhiyat diketahui adalah lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN. Dia mengemban ilmu di STAN pada periode 1991-1994.
Pada tahun 1989, Tuhiyat pernah menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemeriksaan Khusus/Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selama 11 tahun 8 bulan.
Ia lalu menjabat sebagai Senior Manager Treasury, Tax, dan Insurance di PT Antam pada Maret 2001 sampai Februari 2013. Tuhiyat kemudian ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta pada Maret 2013 sampai Februari 2020.
Selanjutnya: Heru Budi juga menunjuk 2 Jenderal jadi Komisaris MRT.
Tak hanya mengganti Direktur Utama MRT Jakarta, Heru Budi juga menunjuk Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko sebagai Komisaris Utama. Dodik merupakan perwira tinggi TNI yang namanya banyak diperbincangkan saat menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom TNI).
Heru Budi juga menunjuk mantan Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Bambang Kristiyono sebagai komisaris bersama mantan Dirut MRT Jakarta, William P Sabandar.
Adapun pergeseran di internal komisaris dan direksi MRT Jakarta itu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler PT MRT Jakarta pada Selasa, 25 Oktober 2022.
Lebih jauh, Fitria menyatakan, penyegaran turut dilakukan agar jajaran komisaris bisa memberi lebih banyak masukan ke direksi MRT. “Diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam kaitannya dengan proses pembangunan MRT Jakarta Fase 2 dan fase-fase berikutnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bakal menyinergikan transportasi umum di DKI Jakarta yang mencakup MRT, LRT, commuter line, kereta bandara, hingga kereta cepat Jakarta-Bandung.
Heru Budi Hartono juga telah membahas hal tersebut dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mensinergikan pelayanan transportasi publik secara maksimal. Dalam kesempatan yang sama, Heru mengungkap pihaknya akan mendalami serta mengkaji rencana-rencana tersebut.
"Saya meminta arahan ke Bapak Menteri BUMN dan menyinergikan apa yang bisa kami perbuat untuk publik dan mempererat transportasi umum dan lain-lain. Sudah ada tahapannya, nanti kami detailkan. Kami pasti akan sering ke bapak Menteri BUMN dan staf bapak untuk mendalami," kata Heru.
Dengan melakukan sinkronisasi aset yang dimiliki BUMN dan Pemda, hal tersebut dapat mendukung UMKM yang secara nasional jumlahnya sebanyak 65,4 juta dan menjadi 97 persen pembukaan lapangan pekerjaan.
BISNIS | DEFARA DHANYA PARAMITHA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.