Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belumjuga memaparkan publikasi bulanan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Januari 2025. Padahal publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) seharusnya sudah dilaporkan setidaknya di akhir Februari 2025. Selama ini bendahara negara itu juga cukup rutin merilis publikasi APBN bulanan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan fenomena penundaan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Khususnya terkait kondisi keuangan negara, efektivitas kebijakan fiskal, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menyitir laman Kementerian Keuangan, APBN KiTa merupakan laporan bulanan yang dirilis pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
“Kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN bisa berdampak serius bagi ekonomi nasional,” ujar Achmad lewat pernyataan resmi, Jumat, 7 Maret 2025.
Menurut Achmad, investor, pelaku pasar, hingga lembaga keuangan internasional sangat bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah. Data APBN diperlukan untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara.
Achmad menilai, jika laporan APBN KiTa terus tertunda, maka kepercayaan terhadap kredibilitas fiskal Indonesia bisa terganggu. Pada akhirnya dapat memicu berbagai dampak negatif. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya volatilitas di pasar keuangan.
“Investor yang tidak mendapatkan kepastian mengenai kondisi fiskal negara cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya,” ucapnya.
Hal ini, menurut dia, bisa menyebabkan aliran modal keluar (capital outflow) yang berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dalam jangka panjang, melemahnya rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan memperburuk defisit transaksi berjalan.
Kementerian Keuangan selalu memaparkan kinerja APBN selama sebulan pada bulan berikutnya. Misalnya APBN Januari 2025 diumumkan pada Februari. Namun paparan kinerja APBN periode Januari tak kunjung diumumkan hingga saat ini. Sri Mulyani terakhir kali melaporkan publikasi APBN KiTa bulan Desember 2024 yang dipaparkan pada 6 Januari 2024.
Laporan kinerja bulanan memuat transparansi pengelolaan keuangan negara. Terdiri dari rincian angka penerimaan negara seperti pajak, lalu belanja negara, defisit hingga utang pemerintah. APBN KiTa biasanya diumumkan lewat konferensi pers dan daring juga diluncurkan dalam bentuk buku yang bisa diakses di laman resmi kementerian keuangan .
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan mundurnya publikasi bulanan APBN KiTA disebabkan agenda kementerian yang padat. “Kami masih atur jadwal saja karena agenda yang padat,” ujarnya saat dikonfirmasi Tempo, Jumat, 7 Maret 2025.
Foto 
