Setelah Caracas, Indonesia Harus Apa?

MENTERI Perminyakan Irak, Tayeh Abdul Karim, ternyata memang tak menghadiri konperensi persatuan negara eksportir minyak (OPEC) di Caracas, dengan alasan sakit. Tapi seperti sudah diperkirakan sebelumnya, Irak merasa tak lagi "lucu" untuk menghadiri suatu konperensi yang sudah bisa dipastikan tak akan menaikkan harga minyak. Sama halnya seperti waktu di Bali, di ibukota Venezuela itu ke-13 anggota OPEC gagal mencapai suatu persetujuan tentang harga minyak. Dengan kata lain, harga yang rata-rata $ 12,70 per barrel itu akan tetap berlaku sampai mereka bertemu lagi 6 bulan kemudian. Tapi berbeda dengan di Bali yang sempat membuat Sheikh .Zaki Yamani keluar sidang dan hampir saja pulang, di Caracas --sekalipun dikabarkan kurang enak badan -- Menteri Perminyakan Arab Saudi itu tak merasa perlu untuk ngotot kali ini. Iran, yang mulanya dikenal paling ngotot untuk menaikkan harga, di Caracas sikapnya berubah 180 derajat menjadi paling anti. Padunya dua raksasa minyak yang sama-sama kerajaan itu tak pelak lagi membuat banyak anggota, yang mendesak kenaikan harga antara 510 untuk mengimbangi merosotnya nilai dollar, tak bisa banyak berkutik. Iran yang seiring Arab Saudi menunjukkan sikap 'oposisi loyal' terhadap keinginan Amerika dan para konsumennya di Eropa membuat kelompok keras seperti Aljazair dan Libia kabarnya bertanya-tanya apakah OPEC kini masih bisa berperan sebagai penentu harga. Tangan Kosong Tapi Yunani dan Menteri Yamshid Amouzegar dari Iran sebaliknya berpendapat kenaikan harga sekarang akan memukul OPEC sendiri dan negara berkembang lainnya mengingat masih besarnya persediaan minyak yang ada. Yamani berjanji akan meninjau kembali harga minyak, begitu surplus minyak sudah bisa teratasi. Sampai kapan? Itulah soalnya. Menteri Pertambangan Dr Moh. Sadli yang baru akan kembali pada penutup tahun ini, terpaksa harus pulang dengan tangan kosong. Bagi Indonesia pembekuan harga di Caracas berarti perlu mencari tambahan Rp 250 milyar dari sumber lain. Ada dua jalan yang bisa ditempuh, sekalipun Pemerintah bisa menaikkan harga minyak dalam negeri: satu alternatif yang baik secara ekonomis maupun politis kurang kena saat ini. Secara ekonomis itu akan sulit mengingat kenaikan harga minyak bisa menyulut inflasi pada saat produksi beras parah sesudah musim kering yang panjang. Secara politis juga kurang kena karena MPR sebentar lagi akan bersidang. Maka jalan yang masih terbuka agaknya adalah dengan menaikkan pendapatan dari pajak dengan segala konsekwensinya.