Silahkan sewa atau tukar tambah

SELAIN penerimaan dari pajak yang ditargetkan naik banyak, masalah anggaran pembangunan tak luput dari perhatian orang. Anggarannya membengkak, melampaui anggaran tahun-tahun sebelumnya, rada tahun anggaran 1988-89, pengeluaran pembangunan dicanangkan Rp 8.897,6 milyar, sedangkan dalam RAPBN yang diumumkan awal tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 13.129,9 milyar. Naik sekitar 47,5%. Tapi di tengah-tengah kenaikan itu, ada satu subsektor yang terpaksa direm sama sekali, yakni pembangunan gedung-gedung baru untuk departemen/lembaga. Alasannya, dalam tahun-tahun mendatang, Indonesia masih tetap akan menghadapi keterbatasan dana. Dalam situasi begini, cuma ada satu pilihan: memanfaatkan dana yang ada seefektif mungkin. Semua ini sama dan sebangun dengan keterangan Menteri/Ketua Bappenas Saleh Afiff, di Departemen Penerangan awal tahun ini. Menurut Saleh Afiff, 9,8% anggaran pembangunan atau Rp 1.290 milyar disisihkan untuk biaya operasi dan pemeliharaan. Dalam pelaksanaannya, biaya itu dialokasikan untuk pemeliharaan jalan, prasarana irigasi, sarana dan prasarana kesehatan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Keterangan Saleh Afiff diperkuat Menko Ekuin Radius Prawiro, pada acara yang sama. Radius mengimbau agar segala prasarana, fasilitas produksi, serta gedung-gedung di lingkunan departemen dirawat sebaik-baiknya. "Tidak ada gunanya membangun gedung baru, selama yang sudah ada tidak dipergunakan dengan optimal," ujarnya. Untuk itu, pemerintah menugasi Bappenas, Departemen Keuangan, dan Sekretariat Negara, meneliti seluk-beluk penggunaan gedung di setiap departemen. Pokoknya, "pemerintah tidak akan membangun gedung baru, di pusat atau daerah, hingga pertengahan Repelita V," ujar Radius. Tapi kalau dari hasil penelitian itu ternyata ada yang membutuhkan tambahan ruangan yang mendesak, pemerintah akan mempertimbangkannya. Kata Radius, untuk sementara departemen yang bersangkutan akan disewakan tempat di gedung-gedung milik swasta. Sementara itu, dana yang ada lebih baik dialihkan pada bidang-bidang yang strategis, seperti kegiatan yang mendorong penanaman modal. Tapi jangan khawatir. Penghentian pembangunan hanya berlaku sampai pertengahan Repelita V nanti. Ini pun tergantung penerimaan pajak dalam tahun-tahun itu. Menurut Menko, jika pertengahan Repelita V nanti penerimaan pajak mencapai sasaran, maka pemerintah akan mempertimbangkan bikin gedung baru, kendati tetap melalui seleksi yang ketat. Kalaupun nanti akan membangun, uangnya tetap akan diambil dari sektor pajak. Dipertanyakan kini, sebenarnya departemen atau lembaga mana yang kekurangan ruang kantor. Sepintas, hampir setiap lembaga/departemen telah memiliki gedung-gedung bertingkat yang cukup luas. Gedung Departemen Pertanian, misalnya, yang berdiri rapi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Atau Departemen Perindustrian, berdampingan dengan Departemen Tenaga Kerja, yang sama-sama menjulang. Tapi, entah bagaimana, gedung seperti itu belum tentu menjamin ruang kerja yang cukup. Departemen Pertanian, misalnya. Di lokasi perkantorannya sudah ada tiga gedung dengan luas total 41.000 m2. "Tapi masih belum memenuhi kebutuhan kami," kata Nusyirwan Zein, Sekjen Departemen Pertanian. Idealnya, seorang pegawai menempati 8 meter persegi, tapi sekarang rasio itu baru 1: 5. Itulah sebabnya, tiga gedung lama, yang terletak di Slipi, Salemba, dan Cut Mutiah, masih tetap dipergunakan. Maka, Zein ingat janji Sumarlin ketika masih Ketua Bappenas. Sumarlin waktu itu merencanakan gedung tambahan untuk Departemen Pertanian. Caranya: dengan tukar-menukar. Maksudnya, setelah gedung yang baru selesai dibangun, gedung lama harus diserahkan pada pemerintah. Tapi tukar-menukar juga bisa dilakukan dengan pihak swasta. Dan swasta mana yang tidak tergiur pada gedung-gedung lama Departemen Pertanian, yang lokasinya sangat strategis untuk bisnis. Kini sudah ada beberapa pengusaha swasta yang mengajukan penawaran serta siap membangun gedung tambahan Departemen Pertanian di Pasar Minggu. Konon, penawaran ini telah disampaikan pada pemerintah, "tapi sampai sekarang masih belum ada jawabannya," ujar Zein. Selain gedung, anggaran rutin yang diterima Departemen Pertanian Rp 105 juta per bulan juga dirasa masih kurang. Setelah jumlah itu dikurangi oleh biaya listrik, telepon, dan air, sisanya hanya cukup untuk pemeliharaan gedung Departemen Pertanian di Pasar Minggu. Sedangkan gedung-gedungnya yang lama tidak kebagian biaya pemeliharaan. "Kami mengalami banyak defisit," kata Zein, tanpa merinci lebih jauh. "Dan perlu Anda ketahui, Departemen Pertanian sekarang sudah terdaftar sebagai penunggak telepon," tambahnya sambil terkekeh. Keluhan yang sama juga dilontarkan oleh M. Harly Soeradi, Sekjen Departemen Kesehatan. Kendati gedung barunya di daerah Kuningan cepat dikenal para kondektur bis -- karena tinggi dan merentang panjang -- Depkes tetap akan menggunakan gedung lamanya di Jalan Prapatan, Jakarta Pusat. "Ada dua ditjen yang belum tertampung di sini," ujar Harly. Dan kedua ditjen itu akan tinggal di tempatnya yang lama. Mungkin hanya beberapa departemen yang merasa ruang kantornya cukup dan memadai. "Untuk kantor pusat, kami merasa cukup. Persoalan yang muncul tinggal kantor-kantor di daerah" kara Prof Wagiono Ismangil, Sekjen Departemen Koperasi. Di daerah, banyak kantor departemen ini yang digusur pemda, padahal untuk membangun gedung baru, biayanya tak tersedia. Yang tidak terganggu, di antaranya, proyek Bandara Soekarno-Hatta II, yang menurut Menteri Perhubungan Azwar Anas akan tetap dilanjutkan. Selain merupakan proyek jangka panjang, "pinjamannya juga sudah masuk," ujar Azwar. Kini yang ingin dilihat ialah departemen mana yang akan mendapat gedung sewaan lebih dulu. Dan kantor mana yang bernasib baik, hingga gedungnya diperluas pertengahan Repelita V nanti. Budi Kusumah, Tri Budianto Soekarno