Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu mundurnya investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut disampaikannya ketika ditanya soal dana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jadi jangan dibuat isu-isu untuk Ibu Kota Negara (IKN) investornya pergi. Nggak, malah tambah investornya sekarang,” ujar Luhut saat ditemui saat meninjau terowongan enam proyek kereta cepat di Purwakarta pada Rabu, 30 Maret 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengklaim bahwa pemerintah sudah pasti bekerja sama dengan pihak dari Abu Dhabi yang akan menginvestasikan US$ 20 miliar di IKN. Dana tersebut, kata Luhut, masuk melalui Sovereign Wealth Fund.
Selain itu, kata Luhut, Abu Dhabi juga bekerja sama dengan Shenzhen, Cina. Luhut mengatakan jumlah nilai investasi yang akan digelontorkan dari negara tirai bambu itu belum dipastikan dan masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
“Kemudian Saudi Arabia sekarang juga meminta, karena saya bertemu dengan Prince Muhammad Bin Salman. Beliau juga meminta untuk investasi di ibu kota baru. Sekarang sudah bertemu semua ini,” ungkap Luhut.
Terkait Softbank yang beberapa waktu lalu mundur dari proyek IKN, Luhut mengatakan, hal itu karena Softbank Vision Fund mengalami kerugian. "Masayoshi dengan saya sering teleponan. Dia punya Vision Fund habis. Karena itu datangnya dari Abu Dhabi dan Saudi Arabia US$ 100 miliar. Sekarang enggak ada, dia mau investasi apa?"
Setelah dari berbagai pihak yang disebutkannya, Luhut menyatakan pihak dari Amerika Serikat bertanya terkait tentang investasi di ibu kota baru tersebut. “Kemarin dari Amerika juga nanya, ya terbuka mana saja yang mau datang,” tuturnya.
Dia pun juga menegaskan bahwa pemerintah menggunakan kawasan pemerintahan itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian terkait dengan dana urunan atau crowd funding dari masyarakat, Luhut mengatakan itu bisa saja dilakukan.
Selain itu, kata Luhut, ada beberapa pengusaha kaya asal Indonesia di Singapura yang tertarik untuk membangun beberapa blok di sana. Mereka tertarik di antaranya karena mendengar di IKN akan dibangun kawasan ekonomi khusus. Soal ini, Luhut menyatakan masih dipelajari oleh pemerintah.
KPK akan awasi crowdfunding dalam pembangunan IKN
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan, akan turut mengawasi skema urunan masyarakat atau crowdfunding dalam pembiayaan pembangunan IKN Nusantara.
Firli mengatakan pengawasan ini akan tetap sama sebagaimana pengawasan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karenanya, harus dipertanggungjawabkan sumber dana hingga pemanfaatannya.
“Apabila sumber dana itu dari pihak ke tiga tentu juga perlakuannya harus sama dengan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBN itu,” kata Ketua KPK Firli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.
Meski begitu, Firli mengakui, pengawasan terhadap anggaran yang bersumber dari APBN akan lebih mudah dimonitor. Sebab, sudah tertera dengan jelas berapa besaran anggaran yang disiapkan dan tujuan penggunaan anggarannya.
“Kalau sumber pembangunan IKN itu dari negara tentu kita bisa monitor dan bisa lakukan mengikuti berapa besar uang yang disiapkan dalam APBN untuk membangun IKN itu,” ujar Firli.
Untuk memperkuat sistem pengawasan dalam seluruh proses tahapan pembangunan IKN hingga pemindahannya, KPK dikatakannya juga telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Dengan begitu, dia mengharapkan tidak ada satu rupiah pun yang dikorupsi.
FAIZ ZAKI | ARRIJAL RACHMAN
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
