Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 16,6 Triliun ke Perum Bulog untuk Jaga Stok Pangan

Menteri keuangan menggelontorkan Rp 16,6 triliun ke Perum Bulog untuk penuhi ketersediaan pangan saat Lebaran

11 Maret 2025 | 22.14 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers penurunan harga tiket pesawat periode Lebaran di Bandara Soekarno Hatta, 1 Maret 2025. Tempo/Riri Rahayu
Perbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers penurunan harga tiket pesawat periode Lebaran di Bandara Soekarno Hatta, 1 Maret 2025. Tempo/Riri Rahayu

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menggelontorkan anggaran Rp 16,6 triliun untuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (perum Bulog). Hal ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto awal tahun untuk menjaga ketersediaan pangan menjelang Idulfitri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bendahara negara menyampaikan bahwa peran Bulog menjadi penting dan strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. “Rp16,6 triliun dari APBN dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras atau gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga cadangan beras pemerintah,” ujarnya lewat keterangan resmi, Selasa, 11 Maret 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintah, menurut dia terus memastikan ketersediaan pangan nasional menjelang Lebaran, dengan kebijakan strategis yang berpihak pada kesejahteraan petani dan stabilitas harga beras bagi masyarakat. Kepala negara telah menginstruksikan agar pasokan pangan tetap mencukupi serta harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen tetap terjaga.

Sri Mulyani memaparkan arahan presiden agar Bulog bisa mengelola dana investasi tersebut dengan baik, secara tepat, profesional, dan bebas korupsi. Serta menggunakannya untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan nasional.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan petani seiring dengan stabilitas harga beras di pasar. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sinergi antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan cadangan beras.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus