Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024 yang belum diaudit atau unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sri Mulyani mewakili pemerintah menghadiri pertemuan awal atau entry meeting pemeriksaan LKPP 2024 pagi ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bendahara Negara itu menyebut tahun 2024 banyak tantangan, baik dari sisi global maupun domestik. “Meski di tengah kondisi penuh ketidakpastian, Alhamdulillah perekonomian Indonesia dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2024 masih terjaga baik,” tulis Sri Mulyani pada takarir dalam unggahan akun Instragam resminya @smindrawati, Jumat, 21 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu yang menjadi tantangan, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, ialah situasi geopolitik global belum membaik. Kebijakan suku bunga tinggi masih berlangsung, kemudian di pasar keuangan juga ada gejolak atau volatilitas. “Dan yang cukup signifikan adalah terjadinya El Nino memberikan tekanan berat terhadap kinerja sektor pertanian dan inflasi, khususnya harga pangan,” tutur Sri Mulyani.
Di sisi lain, tahun 2024 juga merupakan tahun pemilihan umum atau pemilu di banyak negara (super election year), termasuk Indonesia. Momentum ini, ungkap Sri Mulyani, menyebabkan terjadinya banyak perubahan kebijakan, terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Eropa. Hal tersebut dinilai sangat memengaruhi dinamika ekonomi global.
Di tengah hal-hal tersebut, Sri Mulyani mengklaim APBN 2024 masih dalam kondisi aman. Semua rincian pengelolaan dan capaian kinerja APBN 2024, kata dia, telah tertuang dalam LKPP yang sudah diserahkan untuk diaudit oleh BPK.
Adapun penyerahan LKPP itu berdasarkan Amanat Presiden Nomor R-11/Pres/02/2025 tanggal 12 Februari 2025.
Menurut lembaga audit keuangan negara ini, pemeriksaan LKPP 2024 memiliki keistimewaan tersendiri karena berlangsung di tengah transisi kepemimpinan nasional. BPK mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan menyerahkan LKPP tepat waktu. BPK berharap kualitas pelaporan akan semakin menguatkan kepercayaan publik.
"Dengan demikian, pemeriksaan ini bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban, tetapi juga langkah strategis dalam memastikan kelancaran transisi dan keberlanjutan tata kelola keuangan negara yang akuntabel," ujar Ketua BPK Isma Yatun, dikutip dari keterangan resmi.
BPK juga akan melaksanakan peninjauan pelaksanaan transparansi fiskal pada pemeriksaan LKPP Tahun 2024 ini. Hal ini dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Peninjauan atau review tersebut bertujuan memberikan simpulan komprehensif atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal pemerintah pusat, dan mengacu pada standar internasional seperti Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) Fiscal Transparency Code 2019 dan IMF Fiscal Transparency Handbook 2018, serta praktik terbaik yang berlaku secara global.
Foto 
