Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Indonesia masih defisit garam karena produksi garam domestik baru mencapai 2 juta ton.
Pemerintah menggenjot produksi garam melalui integrasi tambak rakyat dengan PT Garam.
PT Garam berencana ekspansi dengan mencari lokasi produksi di luar negeri.
JAKARTA - Volume impor garam yang masih tinggi, khususnya untuk kebutuhan industri, kembali disoroti. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemarin, anggota Komisi IV DPR, Yohanis Fransiskus Lema, menyinggung isu impor garam industri.
Dia mempertanyakan upaya pemerintah menambah kapasitas produksi domestik untuk menekan volume impor yang sebesar 2,5-2,8 juta ton dalam tiga tahun terakhir ini. Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan produksi garam seharusnya mulai meningkat untuk mengimbangi rencana pemerintah menutup keran impor paling lambat pada 2024.
Lewat Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pergaraman Nasional, pemerintah bakal melarang impor, kecuali untuk kebutuhan industri kimia dan klor-alkali. "Tapi lagi-lagi persoalannya, rata-rata petani garam beroperasi secara tradisional, berskala kecil, butuh pendampingan, dengan akses modal terbatas," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, penghentian impor garam bisa dilakukan meski tak akan mudah. Kementerian mencatat, produksi garam nasional masih belum bisa memenuhi kebutuhan domestik, baik untuk rumah tangga maupun industri, yang totalnya mencapai 4,5 juta ton per tahun. Target produksi tahun ini saja 2 juta ton. "Di sisi lain, industri boleh ambil sendiri (impor)."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Victor Gustaaf Manoppo mengatakan saat ini pemerintah berfokus meningkatkan kapasitas produksi garam, khususnya untuk konsumsi industri. Caranya adalah mengintegrasikan petambak garam dengan perusahaan negara, yaitu PT Garam. Hingga 10 November lalu, terdapat 75 hektare tambak garam rakyat yang sudah terintegrasi. Pemerintah juga membantu pengadaan unit pencucian garam untuk meningkatkan kualitas garam lokal sebagai bahan baku atau penolong industri, khususnya farmasi dan aneka pangan. "Tantangannya, kita masih bergantung pada cuaca," katanya.
Pekerja mengumpulkan garam hasil panen di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, 7 November 2023. ANTARA/Budi Candra Setya
Upaya mengurangi impor garam juga datang dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Strateginya adalah mendirikan Rumah Produksi Bersama Pengolahan Garam. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi modern untuk membantu petani memproduksi garam sesuai dengan spesifikasi industri. "Jadi, tidak lagi sekadar menghasilkan krosok," tuturnya.
Rumah produksi bersama yang pertama didirikan berlokasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Fasilitas tersebut memiliki area produksi garam seluas 817 hektare. Targetnya, 80 persen hasil produksi diarahkan untuk kebutuhan industri, sedangkan 20 persen sisanya untuk konsumsi rumah tangga. Teten mengatakan produk tersebut nantinya dijual ke konsumen lewat koperasi.
Direktur Utama PT Garam Arif Haendra menyebutkan perluasan lahan tambak juga krusial untuk meningkatkan kapasitas produksi garam. Namun, di dalam negeri, menurut dia, lahan sangat terbatas. Perusahaan tengah mengincar ekspansi dengan akuisisi lahan untuk produksi garam di luar negeri dan kemudian diolah di Indonesia. "Seperti Jepang yang juga punya banyak perusahaan di luar negeri," katanya. Menurut dia, India bisa menjadi lokasi yang potensial untuk ekspansi.
Namun untuk menambah kapasitas, PT Garam membutuhkan kepastian pasar domestik lebih dulu. Untuk itu, perusahaan merancang pembangunan pabrik soda ash (sodium karbonat) dan soda caustic (sodium hidroksida). "Kami sudah dapat offtaker-nya untuk HCl (hidrogen klorida)," kata dia.
Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia Jakfar Sodikin mengatakan pasokan garam untuk diolah sesuai dengan kebutuhan industri sebenarnya bisa dikejar dari sisi domestik. Asalkan pemerintah bersedia memastikan pasarnya tersedia.
Selain itu, kata Jakfar, pemerintah perlu berfokus pada peningkatan teknologi untuk para pengolah garam. Selama ini, teknologi yang mereka gunakan belum cukup canggih untuk menghasilkan kualitas garam lebih tinggi. "Saya berharap pemerintah lebih peka membaca data dan lebih akurat dalam menyediakan data produksi dan kebutuhan dari perusahaan," ujarnya.
VINDRY FLORENTIN
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo