TELEKOMUNIKASI

KABAR rencana konsolidasi industri telekomunikasi santer kembali awal pekan lalu, bersamaan dengan melonjaknya saham PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) hingga 264,56 persen sepanjang tahun ini. Lonjakan itu ditengarai terkait dengan isu rencana penggabungan usaha perseroan dengan PT XL Axiata Tbk (EXCL) atau dengan PT Indosat Tbk (ISAT). Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan sementara perdagangan saham FREN pada 15-18 Februari.

Direktur Utama FREN Merza Fachys mengatakan berkembangnya isu konsolidasi tak lepas dari tekanan dalam industri. Perkembangan teknologi membuat pemain bisnis telekomunikasi harus mengeluarkan belanja modal yang besar. “Ada banyak pembicaraan dengan hampir semua pemain,” kata Merza, Rabu pekan lalu. “Belakangan makin kencang karena disadari akan jadi jalan untuk efisiensi.”

Ia menyebutkan isu konsolidasi FREN dengan EXCL atau ISAT sudah berkembang di pasar.- Namun pembicaraan belum mencapai kesepakatan hitam di atas putih. Sudah bukan rahasia lagi bahwa semua operator, kecuali Telkom Group, berbicara satu sama lain untuk menggali kemungkinan konsolidasi. Tapi, menurut Direktur Utama EXCL Dian Sisworini, soal merger atau akuisisi merupakan kewenangan pemegang saham mayoritas.

KEHUTANAN

Transparansi Konsesi Lahan Korporasi

PEMERINTAH berjanji membuka data pengusahaan lahan oleh korporasi. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan informasi mengenai luas lahan hak guna usaha akan bisa diakses melalui platform informasi geospasial kebijakan satu peta atau One Map One Policy. “Kami akan buka karena itu data publik,” katanya di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Pernyataan itu merespons tuntutan masyarakat terhadap transparansi data kepemilikan konsesi. Ini adalah buntut dari debat calon presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum, Ahad dua pekan lalu. Saat itu, calon presiden inkumben Joko Widodo menyebutkan kandidat presiden Prabowo Subianto memiliki lahan 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Jokowi menjawab pertanyaan Prabowo yang mengkritik pembagian sertifikat tanah hutan sosial yang dinilai tidak bermanfaat.

Polemik itu akhirnya mengungkap kepemilikan konsesi lain oleh orang-orang di sekitar kedua calon presiden. Salah satunya Luhut, yang disebut-sebut terkait dengan penguasaan 15.721,21 hektare tanah di Kutai Kartanegara. Luhut mengatakan kebijakan satu peta akan membuat masyarakat mengetahui dengan bebas data kepemilikan.

Menurut Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono, data kepemilikan dan ketersediaan lahan yang selama ini tertutup merugikan pengusaha dan investor. “Transparansi bisa mengurai potensi konflik seperti tumpang-tindih lahan.”

PERBANKAN
BI Pertahankan Bunga Acuan

BI Pertahankan Bunga Acuan/TEMPO/Faisal Akbar

BANK Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate sekitar 6 persen. Tingkat suku bunga ini bertahan sejak Desember tahun lalu. Rapat Dewan Gubernur BI yang digelar di Jakarta, 20-21 Februari  lalu, juga menjaga suku bunga deposit facility sebesar 5,25 persen dan lending facility 6,75 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan itu konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas eksternal, khususnya mengendalikan defisit transaksi berjalan pada batas aman. “BI juga akan terus menggelar operasi moneter untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas dalam mendorong pembiayaan perbankan,” ujar Perry, Kamis pekan lalu.

Perry menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dunia melandai dan ketidakpastian pasar keuangan tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang kuat pada 2018 diprediksi mengalami konsolidasi pada 2019. Prospek konsolidasi pertumbuhan ekonomi Amerika dan ketidakpastian pasar keuangan diperkirakan menurunkan kecepatan kenaikan suku bunga The Fed tahun ini setelah pada 19 Desember 2018 dinaikkan 25 basis point menjadi 2,25-2,5 persen.