Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 27 Januari 2022 dimulai dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menceritakan bagaimana awalnya Jakarta tak dipersiapkan jadi ibu kota negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kemudian informasi mengenai Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan bakal memangkas sistem rujukan berjenjang, seiring rencana penghapusan kelas rawat inap di rumah sakit bagi peserta BPJS Kesehatan pada tahun ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu berita mengenai bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia yang menyebut gaji menteri tak lebih dari Rp 20 juta per bulan. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:
1. Ridwan Kamil Cerita Jakarta Tak Disiapkan Jadi Ibu Kota Negara, tapi Bandung
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menceritakan bagaimana awalnya Jakarta tak dipersiapkan jadi ibu kota negara. Hal ini didasarkan pada kajian sejarah yang menyebutkan bahwa pada zaman pemerintah kolonial, hanya ada tiga lokasi yang sempat disurvei untuk dijadikan ibu kota negara yaitu Bandung, Malang dan Surabaya.
"Jadi saya baca sebenarnya di zaman kolonial Batavia itu tidak cocok jadi ibu kota," ujar Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil dalam keterangan resmi, Rabu, 26 Januari 2022.
Ketika ada pandemi malaria dan memakan korban hingga ribuan orang di Batavia, maka pemerintah kolonial berencana memindahkan ibu kota. Untuk itu tiga lokasi calon ibu kota negara disurvei yaitu Malang, Surabaya, dan Bandung. "Yang dipilih adalah Bandung dengan segala perhitungan," tutur Emil.
Rencana pemerintahan kolonial memindahkan ibu kota ke Bandung saat itu, kata Emil, terbukti berpindahnya kantor pemerintahan hingga markas militer.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Bos BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Sistem Rujukan Berjenjang, Ini Sebabnya
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan bakal memangkas sistem rujukan berjenjang. Hal tersebut dilakukan seiring dengan rencana penghapusan kelas rawat inap di rumah sakit bagi peserta BPJS Kesehatan pada tahun ini.
Program penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS itu dijalankan dalam rangka jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dengan pemangkasan sistem rujukan berjenjang, Ghufron berharap, layanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan bakal makin optimal.
“Rujukan berjenjang itu harus kita perbaiki jangan sampai terlalu banyak. Bisa kita kurangi sehingga pasien lebih enak begitu,” kata Ghufron saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa, 25 Januari 2022.
Tapi, Ghufron menyatakan, komitmen itu harus didukung dengan penyesuaian tarif Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) untuk menopang kinerja fasilitas layanan kesehatan di tengah masyarakat. “Lalu untuk penyesuaian tarif bagaimana rumah sakit itu tidak terlalu rendah, sehingga tidak berbuat fraud,” kata dia.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Tanggapi Bahlil Soal Gaji Menteri, Susi Pudjiastuti: Angka yang Aneh tapi Benar
Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia yang menyebut gaji menteri tak lebih dari Rp 20 juta per bulan.
Ia membenarkan pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu. "Angka yang memang aneh, tapi benar," cuit Susi dalam akun twitter resminya @susipudjiastuti, Rabu, 26 Januari 2022.
Cuitan Susi itu lantas dikomentari oleh salah seorang warganet yang mempertanyakan besaran tunjangan, fasilitas, dan uang operasional menteri. "Bedakan gaji dengan pendapatan. Sekarang kalau Bahlil ditanya, jadi menteri pendapatan bersih sebulan berapa? Gaji eselon 1 saja paling 5 juta, take home pay-nya puluhan bahkan mungkin ratusan juta. Benar enggak Bu?" cuit warganet tersebut.
Cuitan itu pun dijawab pendek oleh Susi Pudjiastuti. Ia membantah anggapan itu. "Enggak," tulisnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka-bukaan mengenai gaji seorang menteri. Menurut dia, para pembantu presiden digaji tak lebih dari Rp 20 juta per bulan.
Baca berita selengkapnya di sini.
Foto 
