Terpopuler: ICW Undang Kaesang Klarifikasi Jet Pribadi, IKN Bakal jadi Produk Gagal

“Betul acara tersebut dibatalkan secara sepihak oleh venue,” terang Yassar, peneliti ICW ketika dihubungi pada Kamis, 12 September 2024.

Pembatalan sepihak tersebut menurut Yassar karena pihak penyedia tempat menganggap agenda kegiatan yang akan digelar oleh ICW tersebut rawan dengan provokasi dan mengganggu keamanan serta ketertiban. ICW sendiri dalam poster diskusi publik tersebut mengundang Kaesang Pangarep dan Komisioner KPK, Alexander Marwata terkait isu gratifikasi dalam penggunaan private jet. “Kalau berani datang,” bunyi poster tersebut.

Simak lebih jauh tentang ICW undang Kaesang untuk klarifikasi di sini.

2. Internal PT Timah Kembali Bergejolak, Konflik Karyawan Berujung Pencopotan Paksa Ketua Umum IKT

Belum usai kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah, kondisi internal PT Timah Tbk. kembali bergejolak dengan adanya konflik antar pengurus Ikatan Karyawan Timah (IKT).

Konflik tersebut berujung digelarnya Musyawarah Luar Biasa (Muslub) untuk mencabut mandat Irfan Yuliandi sebagai Ketua Umum IKT periode 2023-2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Rabu, 11 September 2024.

Muslub tersebut digelar atas ketidakpuasan karyawan PT Timah terhadap kepimpinan Irfan Yuliandi. Sembilan dari 10 ketua pengurus wilayah IKT sepakat menunjuk ketua pengurus wilayah IKT Kota Pangkalpinang Riki Febriansyah sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua umum IKT.

Simak lebih jauh tentang gejolak konflik internal di PT Timah di sini.

3. Celios Sebut IKN Berpotensi Jadi Produk Gagal

Central of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi warisan produk gagal dari era pemerintahan Jokowi. Skenario yang dibuat Celios menunjukkan IKN berpotensi gagal.

“Semua skenario yang kita coba, pada dasarnya IKN ini akan beresiko gagal,” jelas peneliti Celios, Achmad Hanif Imaduddin dalam diskusi publik dan peluncuran riset bertajuk Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo pada Kamis, 12 September 2024.

Menurut Hanif, sudah banyak permasalahan muncul sejak proses pembangunan IKN dimulai. Mulai dari pengesahan UU IKN di tengah penurunan pendapatan negara akibat Pandemi COVID-19 dan stagnansi pertumbuhan ekonomi. Hingga pendanaan yang masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena belum adanya investor utama yang membantu pembiayaan. “Sampai saat ini kita belum menemukan satu investor swasta yang mumpuni untuk membiayai atau mendukung pembangunan ini,” tambahnya.

Simak lebih jauh tentang IKN berpotensi jadi produk gagal di sini.

4. BPKP Kirim 77 Auditor Awasi Akuntabilitas PON Aceh-Sumatera Utara

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirim 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas dan tata kelola Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung pada 9-20 September 2024. Fokus utama para auditor adalah memonitor game time sepanjang penyelenggaraan PON.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK), Iwan Taufiq, mengatakan, auditor dari BPKP Pusat berjumlah 14 orang. Sementara sisanya, berasal dari BPKP Aceh 41 orang dan Sumatera Utara 22 orang.

Iwan berharap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 dapat meraih empat sukses yakni sukses prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan sukses administrasi.

Simak lebih jauh tentang 77 auditor BPKP dikirim untuk audit PON Aceh-Sumatera Utara di sini.

5. Bos Bulog soal Program Makan Bergizi Gratis: Penyerapan Gabah Penting, Kemitraan di Era Modern Tak Bisa Ditawar Lagi

Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan instansinya siap mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Program ini direncanakan akan dimulai pada tahun depan dengan anggaran Rp 71 triliun.

“Peran Bulog itu harus betul-betul mendukung program Pak Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) di makan gratis ini,” kata Wahyu saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Kamis, 12 September 2024.

Wahyu menjelaskan, pemerintah telah membentuk instansi yang diperlukan untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Tugas Bulog, kata dia, di aspek kesediaan dan stok beras. Karena itu, dia menyebut momen penyerapan gabah saat ini menjadi penting.

Simak lebih jauh tentang Bulog dukung program makan bergizi gratis lewat penyerapan gabah di sini.