Tersungkur di Ronde Kedua

DUMOLY Freddy Pardede urung mengikuti friendly game di Jakarta Golf Club. Pembatalan itu dilakukan mendadak pada pagi hari. Sabtu tiga pekan lalu, sejatinya ia bermain golf bersama sejumlah anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank II Otoritas Jasa Keuangan itu telah menyewa lapangan yang terletak di Rawamangun, Jakarta Timur.

Ani, anggota staf reservasi Jakarta Golf Club, membenarkan informasi tersebut. Namun ia tidak tahu berapa jumlah orang yang diajak Dumoly bermain golf hari itu. "Cuma dapat informasi Pak Dumoly batal," katanya kepada Tempo, Jumat pekan lalu. Menurut Ani, Dumoly terdaftar sebagai anggota di Jakarta Golf Club. Tapi ia sudah jarang bermain di sana.

Seorang pejabat perusahaan asuransi yang mengetahui peristiwa tersebut mengatakan pagi itu Dumoly tiba-tiba tidak berselera bermain golf. Acara bermain golf batal setelah Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK mengumumkan hasil seleksi tahap kedua. Nama Dumoly tidak ada dalam daftar 35 calon yang lolos seleksi. Hari itu menjadi Sabtu kelabu bagi OJK. "Semua terkejut," ucap seorang pejabat OJK kepada Tempo.

Bukan hanya Dumoly, lima dari tujuh anggota Dewan Komisioner OJK terpental. Di antaranya Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad; Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank Firdaus Djaelani; Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Nelson Tampubolon; anggota Dewan Komisioner Bagian Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti Sadriharmy; dan Ketua Dewan Audit Ilya Avianti. Adapun Wakil Ketua OJK Rahmat Waluyanto dan Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Nurhaida lolos ke tahap selanjutnya.

Dumoly membantah berencana bermain golf. "Boro-boro booking, main golf saja setiap tahun kuda," ujarnya kepada Tempo melalui pesan WhatsApp, Jumat pekan lalu.

PANITIA Seleksi OJK bekerja maraton. Dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sembilan anggota Pansel menggelar rapat sejak Jumat pukul dua siang hingga Sabtu subuh, 24-25 Februari.

Panitia Seleksi ingin memastikan memilih figur terbaik sebagai pimpinan OJK. "Kami harus hati-hati memutuskan karena menyangkut institusi besar," kata anggota Pansel OJK, Tony Prasetiantono, Jumat lalu.

Seorang pejabat negara yang mengetahui hal itu mengatakan anggota Pansel berdebat keras untuk menggugurkan atau meloloskan figur politikus. Dari 107 nama yang diseleksi, ada dua anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, yakni Melchias Markus Mekeng dari Fraksi Partai Golkar dan Andreas Edy Susetyo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Tiga dari sembilan anggota Pansel menilai tidak jadi masalah ada calon memiliki latar belakang politik asalkan melepaskan semua atributnya. Panitia Seleksi akhirnya menggugurkan mereka. Perdebatan yang sama terjadi saat mencoret sejumlah nama "beken" di industri keuangan. Bukan cuma para petinggi OJK, bos PT Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio, gagal ke tahap berikutnya. Di tahap ketiga, panitia seleksi memeras 35 nama menjadi 30. Pada Senin pekan ini, mereka menyodorkan 21 nama kepada Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kata sumber tadi, memegang peran kunci. Ia mendapatkan informasi rahasia dari lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Beredar spekulasi Panitia Seleksi sudah punya calon favorit untuk penyegaran di OJK. Sumber pejabat negara itu juga mengatakan Panitia Seleksi menjagokan Komisaris Utama PT Bank Mandiri Tbk Wimboh Santoso dan Wakil Ketua Komisioner OJK Rahmat Waluyanto sebagai Ketua dan Wakil Ketua OJK. Rahmat sudah lama dipercaya Sri Mulyani sejak menjabat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan. Adapun Wimboh kebetulan satu almamater dengan Sri Mulyani di Amerika Serikat.

Informasi ini dibenarkan oleh seorang pejabat badan usaha milik negara. Menurut pejabat BUMN itu, Panitia Seleksi mendorong calon-calon yang mereka unggulkan untuk mendaftar.

Menurut seorang anggota parlemen, Wimboh dan Rahmat sudah bergerilya ke DPR untuk memperoleh dukungan sejak awal Januari lalu. Padahal, kata pejabat tersebut, Panitia Seleksi OJK baru dibentuk pada pertengahan Januari. Wimboh menemuinya untuk meminta dukungan sebagai tim sukses pencalonan OJK. "Pak Wimboh mengaku ditelepon Rini Soemarno untuk mempersiapkan diri," tuturnya.

Salah satu anggota legislatif yang ditemui Wimboh dan Rahmat adalah Andreas Eddy Susetyo. Keduanya, menurut orang dekat Andreas, mengajak politikus PDIP itu ikut mendaftar. Mereka bertemu pada 6 Januari lalu di rumah dinas Bank Mandiri di Jalan Sriwijaya 17, Jakarta. Rumah ini biasa digunakan sebagai tempat rapat Dewan Komisaris Bank Mandiri.

Ditanya mengenai hal ini, Wimboh mengaku tidak ingat. Ia hanya mengatakan meminta izin Menteri Rini Soemarno sebagai atasannya di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Adapun Rahmat Waluyanto menolak permintaan konfirmasi.

Andreas membenarkan pertemuan tersebut. Semula ia tidak merespons ajakan Wimboh. Andreas belakangan terpanggil setelah mendapat kabar Melchias Mekeng, koleganya di Komisi Keuangan, ikut mendaftar. "Saya merasa selama ini ikut mengawasi OJK," ucap Andreas.

Seorang anggota staf Andreas mengatakan Sri Mulyani sempat mengundang politikus asal Malang, Jawa Timur, itu ke Gedung Juanda Kementerian Keuangan pada 6 Februari lalu. Berlangsung di ruang kerja Menteri Keuangan di lantai 3, Sri memberi sinyal akan mencoret Andreas dan Mekeng. Alasannya, Presiden tidak berkenan ada figur politik di OJK.

Andreas membenarkan pertemuan tersebut. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan konfirmasi. Di Istana Kepresidenan, Februari lalu, Sri Mulyani hanya mengatakan seleksi Dewan Komisioner OJK akan berlangsung ketat. "Yang terpenting mencari figur penuh integritas dan disetujui Presiden Joko Widodo," katanya.

Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, membantah ada intervensi Istana dalam proses seleksi calon komisioner OJK. "Sepenuhnya diserahkan melalui mekanisme Pansel. Biarkan mereka bekerja," ucap Johan, Kamis pekan lalu.

Seorang legislator Senayan menyebutkan Golkar sebenarnya sudah menyiapkan formasi Dewan Komisioner OJK. Anggota Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, mendapat tugas dari Ketua DPR Setya Novanto mempersiapkan skenario.

Nama yang diusung Golkar adalah Melchias Mekeng sebagai calon Ketua OJK, Nurhaida sebagai wakil ketua, Tito Sulistio sebagai calon komisioner pengawas pasar modal, dan Dumoly Pardede pengawas industri keuangan nonbank. Mekeng, pada awal Februari lalu di Kompleks Parlemen, sempat mengatakan, "Saya calon ketua (OJK)."

Skenario Golkar itu berantakan karena Mekeng dan Tito tersungkur.

Misbakhun membantah kabar bahwa ia mendapat tugas dari Setya, yang juga Ketua Umum Golkar. "Saya tidak ada komentar sampai nama-nama yang diusulkan Presiden masuk ke DPR," katanya.

Gelagat tersingkirnya Dewan Komisioner saat ini sudah disadari pimpinan OJK. Seorang anggota staf yang dekat dengan Muliaman Hadad mengatakan bosnya sebenarnya gamang mendaftar kembali. "Sampai saat-saat akhir, tidak ada sinyal dukungan," ujarnya kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Meski begitu, kata sumber yang sama, Muliaman kembali mendaftar. Akhirnya semua pemimpin OJK kompak mendaftar, termasuk para deputi. "Semua deputi komisioner, termasuk saya, disuruh daftar," ucap Dumoly Pardede. Keberadaan pejabat lama dianggap penting untuk keberlanjutan kebijakan.

Menurut seorang pejabat OJK, pangkal gugurnya inkumben bermula sejak gagalnya agenda lembaga ini mendorong amendemen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Revisi Undang-Undang OJK sudah masuk Program Legislasi Nasional 2016. Namun nasibnya tak jelas hingga sekarang.

Usut punya usut, kata pejabat OJK itu, Kementerian Keuangan tersinggung dengan inisiatif Otoritas yang hendak mengubah pasal mengenai Panitia Seleksi. OJK mendapat giliran lebih dulu membahas revisi aturan itu dengan DPR dibanding pemerintah. Materi perubahan itu hendak mengerdilkan peran Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Dalam dokumen focus grup discussion antara OJK dan parlemen yang salinannya diperoleh Tempo, diusulkan perubahan mekanisme Pansel. Antara lain, pemilihan komisioner oleh Pansel yang independen seperti Pansel KPK bukan mewakili kelembagaan, stagering pergantian masa jabatan seperti di bank sentral, dan ketua komisioner mengusulkan calon anggota komisioner.

Menurut seorang pejabat OJK, kegagalan revisi undang-undang itu juga dipengaruhi tak kompaknya pimpinan lembaga pengawas tersebut. Di dalam lembaga ini pecah dua kubu, yakni kubu Muliaman Hadad dan Rahmat Waluyanto.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Rahmat Waluyanto menolak berkomentar. Adapun Muliaman mengatakan revisi undang-undang itu merupakan inisiatif DPR. "Jangan tanya ke saya. Itu belum pernah dibahas," katanya.

Seorang pejabat pemerintah yang dekat dengan Darmin Nasution menyampaikan sejumlah faktor gugurnya inkumben di OJK. Sebagian ada yang terbentur catatan dari penegak hukum, masalah leadership, dan ketidakcocokan pandangan mengenai industri keuangan.

Panitia Seleksi enggan menyampaikan detail penilaian calon. "Tidak bisa langsung dikatakan bercatatan merah. Bisa jadi karena visi-misi yang tak pas," ujar Darmin. Menurut dia, banyak hal yang membuat inkumben tak lolos. Di antaranya rekam jejak, visi-misi, kompetensi, dan informasi dari berbagai lembaga, termasuk catatan dari penegak hukum.

Agus Supriyanto | Ayu Prima Sandi | Istman M.p. | Aditya Budiman | Ahmad Faiz

Beberapa calon yang terpental hasil seleksi:
1. Dumoly Freddy Pardede
2. Melchias Markus Mekeng
3. Tito Sulistio
4. Muliaman D. Hadad
5. Andreas Edy Susetyo