Unek-unek ikindo

IKATAN Konsultan Indonesia (Ikindo) bersuara lagi dengan nada kesal terhadap beleid pemerintah. Dulu ia jengkel karena pemerintah memprioritaskan konsultan asing. Sekarang ia bertambah lagi menggugat kehadiran konsultan "dalam" (baca: para ahli domestik dari lingkungan Universitas). Unek-unek Ikindo terakhir terdengar ketika 40 perusahaan anggotanya berapat memilih pengurus baru pada pertengahan Mei. "Ada persaingan dari dua arah", kata Prof. ir. Rooseno, 70, yang baru terpilih jadi ketua umum. Konsultan asing masuk ke Indonesh berkaitan dengan bantuan proyek dari luar. Negara kreditor cenderung memilih konsultan negerinya ketika memberikan dana kepada pemerintah Indonesia. Tapi para ahli yang datang dari luar itu, menurut anggapan Rooseno, masih "anak-anak muda, baru lulus 2-4 tahun dari Universitas, yang harus belajar dari kita". Pasar Modal Dari arah lainnya muncul saingan bagi Ikindo sejumlah dosen dan gurubesar yang juga menjual jasa pada pemerintah tapi bebas pajak, sedang data tersedia di kantornya. Mereka sendiri adalah pegawai negeri. "Konsultan dalam ini jelas tidak sehat", kata Rooseno lagi. Meskipun begitu, proteksi pemerintah bukanlah tak ada sama sekali terhadap biro konsultan domestik swasta. Terutama mereka yang menjual jasa khusus di bidang appraisal (penilaian) akan mendapat proteksi 100%. Tapi profesi penilai itu demikian belum dikenal hingga Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan masih perlu mengeluarkan SK-Menteri masing-masing. Kebutuhan akan biro konsultan penilai dirasakan sekali oleh Bapepam Jadan Pelaksana Pasar Modal). Setiap perusahaan yang kelak bermaksud going public (menjual saham di Pasar Modal) perlu dinilai terlebih dulu kekayaannya. Ketua Bapepam, J.A. Turangan, mengatakan pada TEMPO: "Kita perlu penilaian yang objektif guna menjaga kepercayaan masyarakat". Tampaknya biro konsultan asing tidak akan diizinkan oleh Bapepam sebagai penilai. Kebetulan cuma satu saja biro asing -- Asian Appraisal -- yang sudah bergerak di sini, tapi pintu kini tertutup baginya, terutama di Bapepam. Ada 4 atau 5 biro konsultan nasional yang kini berjalan khusus sebagai penilai. Mereka agaknya masih memerlukan izin khusus dari Departemen Keuangan selain izin usaha dari Departemen Perdagangan. "Orang-orang kita", kata direktur Gilbert Wiryadinata dari PT Insal-Utama, salah satu biro konsultan penilai domestik, "pasti bisa asalkan diberi kesempatan. Tapi memang betul kita masih perlu banyak belajar".