Vietnam Turunkan PPN, Menko Airlangga: Beda Negara Beda Kebijakan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons ihwal kebijakan negara tetangga, Vietnam, yang menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) atau value-added tax (VAT). Airlangga mengatakan setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda.
 
“Ya, beda negara, beda kebijakan,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Jumat malam hari, 13 Desember 2024.
 
Ia memastikan perbedaan kebijakan antara Vietnam dan Indonesia tidak akan mengurangi daya saing Indonesia terhadap negara tetangganya itu. “Tidak. PPN kan untuk barang yang sudah ada,” tuturnya.
 
Parlemen Vietnam pada akhir bulan lalu menyetujui perpanjangan pengurangan PPN dari 10 persen menjadi 8 persen selama enam bulan ke depan, seperti dilaporkan kantor berita pemerintah Vietnam News. Melalui resolusi yang disahkan pada Sabtu, 30 November 2024, tarif PPN 8 persen akan berlaku hingga 30 Juni 2025.
 
Pengurangan PPN di Vietnam tidak berlaku untuk properti, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, asuransi, produk pertambangan, minyak bumi olahan, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.
 
Vietnam memang telah menerapkan pemangkasan PPN sejak 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis serta mendorong konsumsi masyarakat setelah pandemi Covid-19. Pada 2022, pengurangan PPN mencapai VN51,4 triliun. Media pemerintah mencatat total penjualan eceran barang dan jasa meningkat tahun itu sebesar 19,8 persen dibandingkan 2021.
 
Penurunan tarif PPN ini kemudian berlanjut sepanjang 2023 hingga 2024, setelah parlemen Vietnam terus memperpanjangnya untuk tiap periode enam bulan. Total penjualan eceran barang dan jasa meningkat sebesar 9,6 persen pada 2023 dari tahun sebelumnya, menurut Vietnam News.
 
Sementara itu, estimasi total biaya pengurangan PPN pada 2024 adalah sekitar VN49 triliun atau setara dengan Rp 30 triliun dengan kurs saat ini.
 
Kabar Vietnam memperpanjang pemangkasan tarif PPN datang ketika Indonesia sedang akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen. Menurut undang-undang, kenaikan ini akan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.
 
Kebijakan ini menuai kritik meluas karena dinilai dapat membebani masyarakat dan menekan daya beli. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengumumkan tarif PPN 12 persen hanya akan berlaku selektif bagi barang mewah, tanpa memerinci apa saja yang tergolong barang mewah. 
 
Prabowo menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyusun daftar tersebut, yang nantinya akan diumumkan pada Senin, 16 Desember 2024.

Pilihan Editor: Paket Kebijakan Ekonomi Diumumkan Senin Depan, Ada soal PPN 12 Persen hingga Insentif Pajak