Vigor Akan Kembali Kosong ?

MENDUNG masih menyelimuti tanur peleburan aluminium PT Inalum di Asahan. "Permainan kucing-kucingan" yang sedang berlangsung, tampaknya, semakin sulit disimak dari atas geladak kapal Vigor, yang sedang sandar di Dermaga A pelabuhan Kualatanjung. Sampai Senin pekan ini, belum ada tanda-tanda bahwa kapal itu bakal diberi muatan aluminium ingot ke Jepang. "Kabarnya, karena belum ada persetujuan dari Kanwil BNI Medan dan penyelesaian dokumen pabean, maka Vigor tak bisa memuat ingot," kata Haruiko Kuramochi, Sekretaris Pertama Kedubes Jepang di Jakarta. Kalau sampai Selasa pekan ini Vigor belum juga diberi muatan, terpaksa kapal ini mengangkat jangkarnya dan kembali ke Jepang dengan palka kosong melompong. Ini dikemukakan oleh seorang pejabat dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Luar Negeri (MITI) di Tokyo. Kehadiran Vigor tampaknya memang dimaksudkan untuk menguji sampai di mana kesungguhan Indonesia menangani kisruh Inalum ini. Sumber TEMPO di MITI Tokyo mengungkapkan, bila sampai kapal itu kembali dengan palka kosong, "maka terpaksa pemerintah Jepang mengajukan klaim." Di Jepang, Menteri MITI Hajime Tamura tak berdiam diri. Sabtu pekan silam, ia menulis surat kepada Radius Prawiro, meminta supaya Menko Ekuin sudi langsung menangani masalah Inalum. Surat itu dilayangkan kepada Menko Ekuin, setelah pihak Jepang yakin bahwa alamat yang dituju tidaklah salah. Selama ini kabarnya Tokyo merasa dibikin senewen, sibuk menebak-nebak siapa sebenarnya yang dilimpahi wewenang mengurus Inalum. Konon Menteri Tamura sudah telanjur "kehilangan muka" di hadapan masyarakatnya sendiri. Segera setelah Inalum tak mengirimkan ingot ke Jepang, Juni lalu, serombongan delegasi Jepang bertemu dengan para pejabat kita. Orang-orang penting yang ditemui rombongan Jepang ini tak tahu-menahu masalah Inalum. Tapi mereka berjanji akan melengkapi informasi dan akan mengirim laporan ke Jepang. Janji ini tak kunjung ditepati. Ketika Menteri Perindustrian Hartarto berkunjung ke Jepang belum lama berselang, Tamura juga minta tolong agar masalah Inalum bisa dicarikan jalan keluarnya. "Oke, saya bantu, " begitulah konon Hartarto berjanji. Tamura-san percaya, dan keburu membocorkan pada pers, bahwa soal Inalum akan segera bisa diatasi. Janji yang kedua ini pun, lagi-lagi, belum bisa ditepati. "Menurut adat Jepang, ini agak aneh," ujar sumber TEMPO. Dan inilah juga yang menyebabkan Tamura kehilangan muka. Jepang, yang telah menanamkan uangnya tak kurang dari US$2 milyar di proyek Inalum, tentu tak akan menyerah begitu saja bila terus dipingpong Indonesia. Setidaknya, begitulah pendapat seorang ahli abritrase internasional yang dihubungi TEMPO. Kalau terpaksa, Jepang bisa mengadukan masalah ini ke International Centre for the Settlement for the Investment Dispute -- sebuah lembaga arbitrase internasional yang menangani penyelesaian pertikaian investasi dan bernaung di bawah Bank Dunia. ICSID, dengan Indonesia sebagai salah satu anggotanya, tak mengenal kedaulatan suatu negara. Asal ada pelanggaran yang menyangkut investasi di negara anggotanya, lembaga ini bisa menjatuhkan penalti terhadap pemerintah negara itu. Indonesia pernah sekali tersandung di ICSID. Sekitar tahun 1980, mitra Indonesia dalam investasi Hotel Kartika Plaza berupaya mendepak investor Hong Kong. Setelah pengaduan disampaikan ke ICSID, justru pemerintah Indonesia kalah dan harus membayar ganti rugi. Bachtiar Abdullah (Jakarta) dan Seiichi Okawa (Tokyo)