Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK), menyatakan ingin memindahkan Balai Kota dari Jalan Merdeka Selatan di Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Ia mengakui keinginan itu berawal dari sebuah imajinasi seperti halnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
"IKN itu datang dari imajinasi melalui sebuah keputusan politik yang mahal, yakni keputusan untuk pindah ke sana. Itu menjadi IKN hari ini," ujarnya dalam debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu malam, 17 November 2024.
Penegasan itu disampaikan Ridwan Kamil saat menanggapi pertanyaan dari pesaingnya, Pramono Anung soal pernyataan mau pindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Utara.
Kang Emil, demikian nama akrabnya, mengatakan jika Jakarta mau mengurangi kemacetan, selain perluasan transportasi publik, maka harus dibenahi tata ruangnya. Salah satunya adalah dengan mengurangi pusat kantor pemerintahan di pusat kota.
"Tentu ini harus didialogkan dengan 'stakeholder' di Jakarta. Kenapa di Jakarta Utara? Karena aksesnya bagus, Ancol itu punya hak 200 hektar untuk membangun, " katanya.
Ridwan menjelaskan tinggal membuat pusat bisnis baru, dengan 'entertainment'-nya, yang merupakan akumulasi dari perkantoran pemerintahan Jakarta dan BUMD.
"Sehingga, lahan-lahan yang ada di kota bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global, yang menjadi ciri pergaulan internasional. Jadi, IKN adalah imajinasi dan wacana ini juga adalah imajinasi," katanya.
Saat ini Balai Kota Jakarta berada di kawasan ring 1 di kawasan Monas, di seberang Istana Presiden dan bersebelahan dengan Istana Wapres.
Pramono: Wacana Tidak Penting
Menurut Pramono, pemindahan balai kota ke Utara untuk mengatasi tingkat kepadatan dan kemacetan yang hanya berorientasi di wilayah pusat, merupakan wacana yang tidak penting pada masa sekarang
“Jadi sekarang ini kan ibu kota negara mau pindah. Nanti pasti akan banyak gedung yang tidak terpakai. Jangan sampai gedung itu malah tidak termanfaatkan dengan baik,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Cibulan Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 18 November 2024.
Pramono menganggap Balai Kota Jakarta sebaiknya tetap berada di kawasan Medan Merdeka Selatan seperti sekarang ini, tanpa harus dipindahkan seperti wacana Ridwan Kamil. “Kalau saya ya balai kota tetap di tempat yang ada saja. Jangan sampai gedung-gedung di lingkaran utama yang ada di Medan Merdeka itu, malah tidak termanfaatkan secara baik,” ujar mantan Sekretaris Kabinet ini.
Ridwan Kamil sebelumnya membeberkan alasan untuk memindahkan Balai Kota Jakarta. Menurut dia, rencana ini merupakan solusi dalam menyelesaikan tata ruang. Dia mengatakan pemindahan pusat pemerintahan ke Jakarta Utara agar mobilitas pemerintah tidak terkonsentrasi di Jakarta Pusat.
“Saya selalu konsisten dengan apa yang sering diwacanakan dan disampaikan. Semua itu semata-mata untuk menghadirkan tata ruang,” kata mantan Gubernur Jawa Barat itu menjawab pertanyaan Pramono saat debat terakhir pilkada Jakarta.
Selain itu, Ridwan melihat saat ini pergerakan penduduk Jakarta hanya terkonsentrasi di kawasan pusat. Dampaknya, pemerintah sulit mengatasi masalah kemacetan. “Kemacetan dan polusi ini karena beban pergerakan ke pusat terlalu besar,” kata Ridwan.
Kendati demikian, menurut Ridwan, rencana tersebut memang harus didiskusikan lebih lanjut. Sebab, memindahkan pusat kegiatan pemerintah maupun bisnis adalah solusi teknokratis. "Tapi kalau menurut teori planologi, itulah solusi untuk pengurangan beban di pusat akibatnya mobilisasi yang tinggi,” kata Ridwan.
Ridwan Kamil: Pramono Menyederhanakan Istilah
Ridwan Kamil membalas pernyataan Pramono itu dan menilai pesaingnya terlalu menyederhanakan istilah.
“Mas Pram hobinya menyederhanakan istilah, sehingga membingungkan masyarakat menurut saya. Sehingga menjadi ramai karena sepotong-sepotong,” kata Ridwan Kamil usai menghadiri deklarasi dukungan dari relawan Gibran Center di kantor Dewan Pimpinan Pusat Gibran Center, Jakarta pada Selasa, 19 November 2024.
Ridwan Kamil menjelaskan soal pernyataan dia sebelumnya tentang akan membangun pusat pemerintahan Jakarta di wilayah utara. Menurut dia permasalahan Jakarta yaitu kemacetan yang disebabkan kegiatan terlalu terkonsentrasi di Jakarta Pusat.
“Supaya jangka panjang tidak macet akibat ketidakadilan tata ruang, makanya kita kurangi beban di Jakarta Pusat,” kata dia.
Untuk mengurangi kemacetan, ia memiliki gagasan membangun di kawasan Ancol di mana Pemprov masih memiliki lahan 200 hektare. “Itu bisa dibangun kayak SCBD, tapi pusat pemerintahan,” kata Ridwan.
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengklaim sama sekali tidak menyebut soal pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara. “Kalau simbol balai kotanya belum tentu. Tapi pusat pemerintahan dinas, idenya itu. Jadi jangan disederhanakan omongin balai kotanya,” ujar dia.
Alif Ilham Fajriadi | Advist Khoirunikmah | Antara
Pilihan Editor Mendag Antisipasi Penurunan Daya Beli Imbas Kenaikan PPN 12 Persen
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Foto 
