Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Wamen BUMN: Lembaga Pengelola Investasi Diharapkan Beroperasi Awal 2021

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau diharapkan beroperasi Januari 2020.

20 Oktober 2020 | 21.07 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir (kanan) dan wakilnya, Kartika Wirjoatmodjo, memberikan keterangan seusai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2019. Rapat tersebut membahas proyek kereta layang ringan atau LRT Cibubur-Dukuh Atas yang akan beroperasi pada 2021. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Perbesar
Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir (kanan) dan wakilnya, Kartika Wirjoatmodjo, memberikan keterangan seusai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2019. Rapat tersebut membahas proyek kereta layang ringan atau LRT Cibubur-Dukuh Atas yang akan beroperasi pada 2021. TEMPO/Francisca Christy Rosana

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia diharapkan beroperasi pada awal 2021.

"Pendirian Sovereign Wealth Fund, yang sudah terdapat dalam omnibus law, diharapkan mulai beroperasi pada Januari 2021," ujar Kartika dalam seminar rangkaian Capital Market Summit & Expo 2020 di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020.

Ia menyampaikan pembentukan SWF itu merupakan bagian dari inovasi pemerintah untuk menangkap peluang investasi untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

"Termasuk juga inovasi bisnis merger bank syariah, diharapkan inovasi-inovasi ini bisa menjadi engine untuk pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Tiko, panggilan Kartika.

SWF merupakan lembaga untuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana atau aset negara.

Sumber dana pokok lembaga itu bisa berasal dari dana APBN, aset BUMN, maupun penerimaan dari sumber daya alam seperti minyak dan gas atau dari sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penyertaan modal untuk SWF mencapai Rp 75 triliun yang bersumber dari aset negara, aset BUMN, dan sumber lainnya.

"Dalam PP-nya mengatur mengenai LPI ini dengan untuk penyertaan modalnya di mana kita berharap nilainya bisa akan mencapai Rp75 triliun atau sekitar 5 miliar dolar AS," katanya.

Sri Mulyani menuturkan melalui ekuitas tersebut maka pemerintah berharap dapat menarik dana investasi mencapai tiga kali lipat yaitu sekitar Rp225 triliun atau US$ 15 miliar.

"Saat ini, sedang dibuat PP-nya dan presiden minta PP selesai cepat. Jadi, kita lakukan instruksi presiden satu minggu," ujarnya.

ANTARA

Baca juga: 4 Fakta Lembaga Pengelola Investasi yang Diharapkan Sri Mulyani Sedot Rp 255 T

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus