Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Wilayah Otorita IKN Akan Keluar dari Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bakal menjadi wilayah setingkat provinsi.

26 Januari 2022 | 05.29 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional Suharso Monoarfa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Wilayah Ibu Kota Negara (IKN) akan dikeluarkan dari Provinsi Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bakal menjadi wilayah setingkat provinsi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Selanjutnya disebut Otorita. Otorita adalah pemerintah daerah setingkat provinsi, tempat penyelenggaraan ibu kota negara,” ujar Suharso saat ditemui di kantornya, Selasa, 25 Januari 2022.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Suharso, ini sama halnya dengan pembentukan provinsi baru. Wilayah tersebut akan bernama Nusantara. Adapun pemerintah telah menetapkan wilayah IKN seluas 256 ribu hektare.

Suharso melanjutkan, Otorita IKN akan dipimpin seorang kepala yang pada periode pertama akan dipilih secara langsung oleh presiden. Nantinya kepala otorita memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden.

“Akan diberhentikan presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Cuma karena ada representasi dari DPR, kita minta tahap berikutnya (pemilihan Kepala Otorita IKN) dikonsultasikan dengan DPR,” Suharso.

Kepala IKN, Suharso melanjutkan, memiliki tugas mengawal persiapan pembangunan ibu kota baru sekaligus menyelenggarakan pemerintahan. Sejalan dengan itu, pemimpin otorita harus memastikan masyarakat yang tinggal di sana mendapatkan hak hidup yang layak.

Pemerintah akan memulai tahap pembangunan ibu kota baru setelah beleid yang menaunginya diundangkan. IKN ditargetkan kelar pada 2045, namun tahap pertama berupa pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) akan dirampungkan pada 2024.

Pada 2022, Suharso mengatakan pemerintah menganggarkan APBN Rp 12 triliun untuk pembangunan awal ibu kota baru. Sedangkan hingga 2024, total anggaran pembangunan ibu kota adalah Rp 110 triliun.

Selain dari APBN, pemerintah akan mengandalkan pembangunan IKN yang bersumber dari modal swasta, aset BMN, sampai kerja sama dengan badan usaha (KPBU).

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Francisca Christy Rosana

Francisca Christy Rosana

Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Indonesia pada 2014, Francisca mulai bergabung di Tempo pada 2015. Kini ia meliput politik untuk kanal nasional.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus