Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku tak ingin mengejar realisasi pengalihan jalur masuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur di ujung pemerintahan Jokowi. Dia telah mencuatkan usulan ini bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sejak pertengahan Juli 2024 lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tujuh komoditas yang mendapat pengawasan ekstra dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), barang tekstil jadi lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kosmetik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Saya kira enggak ada target. Memang Mas Agus (Gumiwang) sih maunya sekarang-sekarang, tapi masa di ujung (pemerintahan) ini, jangan dipaksakan,” ujar politikus yang akrab disapa Zulhas ini saat ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.
Alasannya, Zulhas mengatakan, dia sudah tak boleh mengambil kebijakan strategis. Hal ini disebabkan masa pemerintahan yang akan segera berakhir. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024.
Zulhas sebelumnya pernah menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan pemindahan pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen.
"Tujuh item kalau memang di sini over kapasitas (di) Jawa, maka bagusnya tujuh item ini impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.
Namun, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) justru menilai kenaikan harga barang yang dipicu pemindahan jalur masuk tujuh komoditas impor justru akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Walhasil, kebijakan ini menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang dimotori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo. Program yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah dan sektor swasta ini bertujuan untuk mendorong belanja di dalam negeri.
Foto 
