3 Terdakwa Pungli di Rutan KPK Tolak Tuntutan Uang Pengganti

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga terdakwa korupsi pungutan liar (pungli) di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), yakni Suharlan, Ricky Rachmawanto, dan Ramadhan Ubaidillah menolak membayar uang pengganti sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini diungkapkan dalam pleidoi atau nota pembelaan penasihat hukum Suharlan, Ricky, dan Ramadhan.

"Kami menolak secara tegas tuntutan berupa uang pengganti tersebut karena tidak masuk dalam surat dakwaan jaksa KPK," kata penasihat hukum Suharlan, Ricky, dan Ramadhan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, 2 Desember 2024.

Penasihat hukum terdakwa mengatakan, sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jaksa penuntut umum tidak boleh membuat surat tuntutan yang menyimpang dari surat dakwaan. Surat tuntutan harus berdasarkan fakta di persidangan dan yang terkandung dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, dia minta jaksa penuntut umum wajib menjaga konsistensi antara dakwaan dan tuntutan, kecuali ada perubahan dakwaan yang disetujui dalam persidangan.

"Dengan demikian, jaksa penuntut umum tidak sesuai dakwaan, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim berwenang untuk mengabaikan surat tuntutan tersebut dan mempertimbangkan putusan yang relevan dengan dakwaan," ujar tim penasihat hukum terdakwa.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Suharlan, Ricky Rachmawanto, dan Ramadhan Ubaidillah dengan pidana 4 tahun penjara. JPU juga menuntut petugas rutan yang terlibat pemerasan terhadap para tahanan KPK itu membayar pidana denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.