<font face=arial size=1 color=#ff9900>Direktur Utama PT Berdikari Asep Sudrajat Sanusi:</font><br />Kalau Tak Mengancam, Tak Dapat Proyek Ini

Proyek pengadaan pupuk membuat Asep Sudrajat Sanusi, Direktur Utama PT Berdikari, dan Anggiat I. Sitohang, Direktur Keuangan, "berkenalan" dengan Kejaksaan Agung serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua instansi penegak hukum tersebut mengendus dugaan korupsi di balik pengadaan pupuk biodekomposer dan pupuk hayati untuk 6,3 juta hektare lahan yang hancur itu. Salah satu yang ditelisik adalah rekayasa harga, yang dinilai merugikan keuangan negara. Sejumlah pejabat lain Berdikari juga sudah diminta keterangan oleh Kejaksaan Agung. Berikut ini wawancara wartawan Tempo, Mustafa Silalahi, dengan Asep Sudrajat pertengahan November lalu. Asep didampingi, antara lain, Anggiat I. Sitohang dan Komisaris Utama PT Vitafarm Indonesia Jeffrie Margono.

Mengapa harga pupuk Vitadegra dan Vitabio lebih mahal daripada harga pasaran?

Ada tiga poin yang perlu diperhatikan. Pertama, bandingkan harga di mana penyerahan pupuknya. Ada selisih ongkos transportasi. Pupuk-pupuk itu dikirim ke daerah terpencil. Kedua, ini barang berbahaya. Pupuk ini mengan­dung bakteri Salmonella dan E. coli. Kalau dikemas sembarangan, berbahaya. Kalau kemasan pupuk bocor, kami bisa dituntut sebagai teroris. Ketiga, produk lain butuh dua kilogram pupuk tiap hektare, sedangkan produk kami hanya perlu 400 gram per hektare.

Anda pernah diperiksa Kejaksaan Agung dan KPK atas tuduhan ini?

Sejak Desember 2010, kami berhadapan dengan tuduhan ini. Dari Januari sampai Februari, kami bolak-balik ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Kemudian penyidikannya dihentikan. Bulan berikutnya, kami diperiksa KPK. Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga pernah memeriksa kami. Hingga saat ini, kami tak tahu perkembangannya.

Apa alasan kejaksaan menghentikan penyidikan?

Mereka hanya bilang berhenti. Setelah itu, kami tak paham bagaimana kelanjutannya.

Apa benar PT Berdikari menyuap agar penyidikan kasus ini berhenti?

Kami dituduh menyuap kejaksaan sebesar Rp 15 miliar, tidak ada itu. Kami tidak melakukan pelanggaran apa pun, apalagi korupsi. Dalam proyek ini, kami pertaruhkan segala-galanya. Kalau ada masalah, sudah digorok leher ini (Asep menyilangkan telunjuk ke lehernya). Ada lagi yang bilang kami menyuap Rp 150 miliar ke mana-mana. Sudah sakit jiwa mereka yang menuduh kami.

Menurut Anda, siapa yang mengadukan proyek ini ke lembaga-lembaga itu?

Kami tidak tahu. Kami juga bertanya kepada penyidik, tapi tak diberi tahu.

Kami mendapat informasi, perusahaan Anda memberi "pelicin" kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar proyek ini gol dalam anggaran pendapatan dan belanja negara….

Tidak ada.

Apa peran Suswono, Menteri Pertanian sekarang, dalam proyek ini?

Saat itu beliau sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR. Kami tidak banyak berbicara dengannya. Bahkan, saat kami melakukan presentasi dalam rapat dengar pendapat, kami tak ingat ada Pak Suswono atau tidak.

Bukankah penunjukan PT Berdikari melanggar peraturan?

Program PKL (Pemulihan Kesuburan Lahan) itu public service obligation milik pemerintah. Jadi yang menjalankannya, ya, pemerintah juga, yaitu kami. Artinya, sudah sesuai dengan peraturan.

Kami memiliki dokumen yang menunjukkan ada salah satu anggota direksi yang memiliki dissenting opinion terhadap proyek ini.

Direktur operasional kala itu (Aulijati Wachjudiningsih) memang tidak setuju dengan proyek ini. Dia tidak mempelajari karakter proyek ini sebelumnya. Dia juga mendapat informasi secara sepotong-sepotong. Dia sepertinya terlalu banyak mendengarkan orang lain.

Siapa?

Kami tidak tahu

Bukankah saat menerima proyek ini PT Berdikari sedang bangkrut?

Benar. Saat kami duduk di direksi pada pertengahan 2009, keuangan perusahaan sedang sekarat. Membayar gaji pegawai saja kami sudah tak sanggup. Pengajuan kredit kami ditolak di sana-sini.

Kalau begitu, bagaimana Berdikari bisa membiayai proyek ini?

Kunci keberhasilan kami menjalankan proyek ini adalah project loan. Prinsipnya, Anda danai kami dan Anda pegang duitnya selama proyek berjalan. Kemudian labanya untuk kami, dan kami bayar penuh bunganya. Lewat cara ini, kami mendapatkan pinjaman dari Bank Exim sebesar Rp 100 miliar. Kemudian Bank Jawa Barat memberikan pinjaman Rp 120 miliar. Inilah modal kami.

Bagaimana proyek ini bisa diberikan ke PT Berdikari?

Jujur saja, saat itu kami agak mengancam Kementerian Pertanian untuk mendapatkan proyek ini. Kami punya sumber daya dan aset. Jadi, kenapa pemerintah tak memberikan proyek ini kepada kami? Kami bukan pemain baru di proyek pupuk. Pada 1960-an, kami memproduksi pupuk organik dari kotoran sapi. Kalau tidak mengancam pemerintah, kami tidak mendapatkan proyek ini.