Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Sumatera Selatan (Ditreskrimum Polda Sumsel) menangkap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial MG atas dugaan kepemilikan senjata api ilegal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Muhammad Anwar Rekoswidjojo mengatakan, MG ditangkap pada Rabu, 10 Juli 2024 pukul 17.00 di rumahnya di kawasan Kalidoni, Kota Palembang. Dalam penangkapan itu polisi menemukan 4 pucuk senjata api yang diduga koleksi tersangka beserta amunisinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Yang bersangkutan adalah ASN di salah satu kantor Kementerian," kata Kombes Pol Anwar dalam konferensi pers di Gedung Presisi Polda Sumsel pada Senin, 15 Juli 2024.
Anwar mengatakan kepolisian menerima informasi bahwa ASN itu memiliki senjata api ilegal atau tanpa surat izin kepemilikan. Polisi memastikan 4 pucuk senjata api yang ditemukan di rumah MG adalah senjata pabrikan, bukan rakitan.
Menurut penelusuran Tempo, MG merupakan ASN yang bertugas di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Wilayah Sumatera Selatan. Kombes Pol Anwar menyebut, MG juga merupakan anggota Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin). Kepolisian sedang menggali lebih dalam unsur kepemilikan dan kegunaan senjata api tersebut.
Bagaimana ancaman hukuman bagi pemilik senjata api ilegal di Indonesia?
Kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang melanggar hukum. Selain itu, kepemilikan senjata api ilegal dilihat sebagai sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini dibarengi dengan meningkatnya kasus kejahatan yang menggunakan senjata api, mulai dari penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut.
Persoalan mengenai kepemilikan senjata api ilegal di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Seseorang yang terbukti memiliki senjata api ilegal, terancam terjerat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai Kepemilikan Senjata Api oleh Sipil yang berbunyi:
“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”
Dilansir lk2fhui.law.ui.ac.id, dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana, mulai dari membuat hingga mengeluarkan senjata api dari Indonesia. Apabila kepemilikan senjata api dilakukan tanpa hak (tanpa alasan dan hak yang sah) maka digolongkan sebagai tindak pidana. Sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.
Sementara itu, kepemilikan senjata api tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, juga diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.
ANANDA RIDHO SULISTYA | NAOMY AYU NUGRAHENI
Foto 
