Baru Lumayan Sudah Revisi

TIGA bulan sudah Sutihan tak pu-nya- tempat tinggal. Janda 42 tahun- i-tu terusir dari rumah petak 9 me-ter- persegi karena tak sanggup la-gi membayar sewa Rp 120 ribu per- bulan. Sisa perabotan ia titipkan di kon-tra-kan temannya. ”Sekarang sedang me-nung-gu pesawat televisi laku dijual,” ka-ta-nya sambil tersedu kepada Tempo, Se-lasa pekan lalu.

Tapi bukan hanya karena itu Sutihan me-milih menumpang tidur di pabrik PT Bun-tara Multi Industri di Jalan Ahmad Koi-run, Kota Tangerang, Banten, sejak Ka-mis dua pekan lalu. Bersama dia ada 91 buruh lain, lima di antaranya sedang ha-mil. Ada sepuluh anak-anak dibawa ser-ta. Mereka mengaku terpaksa mendu-du-ki pabrik untuk menuntut hak dan ke-je-lasan nasib.

Di pabrik yang memproduksi baju ha-ngat bermerek terkenal seperti Larusso, s’Oliver, Lotto, Michele Boyard, dan Tom Ta-iler itulah Sutihan bekerja sebagai bu-ruh, selama dua windu terakhir. Tapi, se-jak 2 Januari lalu, ia dan 105 rekannya tak- boleh lagi menjalankan mesin-mesin- ja-hit di pabrik, karena perusaha-an hendak- tutup.

Beberapa buruh bercerita, tak ada yang aneh ketika mereka masuk pabrik pa-da hari pertama bekerja setelah libur- Ta-hun Baru itu. Baru sekitar satu jam me-sin menderu pagi itu, ketika tiba-ti-ba- Direktur Utama PT Buntara, Hadi Pra-bo-wo, masuk ruang produksi.

Para buruh terkejut: ini bukan hal bia-sa. Tapi mereka lebih terenyak ketika mendengar sergahan Hadi. ”Tutup. Kelu-ar semua. Borongan harian tidak ada or-der-,” seorang buruh bernama Narpah menirukan teriakan bosnya.

Tapi para buruh tak percaya alasan- -ma-na-jemen bahwa order berhenti meng-alir ke perusahaan itu. Dari penelusuran me-re-ka, rupanya order itu dioperkan ke PT Bu-nitop, yang lokasi pabriknya berse-belahan dengan PT Buntara.

Para buruh mengaku kecewa dan mera-sa dibohongi. ”Itu trik pengusaha,” ka-ta Koswara, aktivis Federasi Serikat- Buruh Karya Utama, yang selama tiga bu-lan terakhir mendampingi para bu-ruh- berunding dengan perusahaan. ”Me-re-ka bilang tutup karena rugi. Padahal, se-telah memecat buruh, mereka akan menerima karyawan baru dengan status ha-rian dan borongan.”

Inilah cara para pengusaha menghin-dar- dari kewajiban yang dirasakan me-nin-dih keuangan mereka, yakni pesa-ngon-. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, setiap buruh- yang dipecat berhak atas pesa-ngon dan uang jasa yang disesuaikan dengan ma-sa kerja. Makin lama buruh bekerja, ma-kin besar ongkos yang harus- dibayar pe-rusahaan ketika harus memberhentikan- mereka.

Dengan model kontrak, atau bahkan sub-kontrak melalui perusahaan lain, ma-sa- kerja buruh bisa dibatasi hanya untuk- wak-tu tertentu. Dan ini diizinkan oleh un-dang-undang yang sama, untuk jang-ka- dua tahun. Tak ada kewajiban mem-be-rikan pesangon ketika kontrak habis.

Sudah lima kali perundingan digelar an-tara para buruh dan manajemen PT Bun-tara. Tuntutan tertinggi para buruh a-dalah dipekerjakan kembali- dan -pem-ba-yaran tiga bulan gaji yang ter-tunggak-. Ta-pi, kalau tetap dipecat, me-reka minta pe-sangon.

Perundingan dua pihak, atau bipartit, buntu. Dalam pertemuan Kamis pekan la-lu, manajemen memilih membawa pe-nye-lesaian ke tingkat pengadilan hubungan industrial di Banten. Ha-di- Prabowo bahkan memerintahkan pe-tugas pengamanan menggembok gerbang- pabrik, meski para buruh masih- di dalam.

Pa-da sekitar pukul se-tengah delapan- ma-lam, gembok dibuka oleh petugas ber-na-ma Supriyadi. ”Saya sih hanya menja-lan-kan tugas,” ujarnya. Tapi para buruh jus-tru tak mau beranjak dari pabrik.

Aliran listrik ke pabrik di-putus, de-ngan- harap-an mereka tak tahan ge-lapnya- ma-lam. Tapi tak mempan. ”Kami mema-ka-i- lampu teplok,” kata Jemingan, buruh yang menginap di pabrik karena diusir -da-ri mess per-usahaan. Mere-ka khawatir-, se-kali pergi, besoknya tak bisa lagi masuk ke pabrik. Dengan begitu, posisi tawar mere-ka akan melemah.

Hanya dengan berhim-pun, buruh me-ra-sa punya- cukup kekuatan. Dengan- ca-ra itu pula pekan-pekan ini ribuan kaum Sutihan ini berupaya mempertahan-kan Un-dangUndang No. 13 itu dari usaha revisi yang diajukan pemerintah atas desakan para pengusaha dan investor.

Sebab, jika dengan undang-undang- yang cukup ”lumayan” saja nasib mere-ka- masih bisa terkatung-katung, apalagi- de-ngan aturan baru yang lebih memihak- ma-jikan. Ada puluhan pasal yang me-reka identifikasi akan sangat merugi-kan- buruh dalam rancangan revi-si- itu. Demonstrasi penolakan merebak di banyak daerah, terutama sentra-sentra- industri.

Di beberapa daerah seperti Jakarta, Bo-gor, dan Bekasi, demonstrasi buruh bah-kan disokong oleh para wakil rakyat- da-erah. ”Anggota Dewan dari semua frak-si sepakat mendukung aspirasi para bu-ruh,” kata Ketua Komisi Pemerinta-han DPRD DKI Jakarta, Ach-mad Suaidy, kepada Harun Mahbub- dari Tempo, Rabu pe-kan lalu. Para wakil rakyat daerah itu a-kan mendesak pemerintah pusat dan DPR RI membatalkan revisi.

Garangnya penolakan buruh dan du-kungan yang meluas secara politik itu mem-buat Ketua Umum Asosiasi Peng-usa-ha Indonesia (Apindo), Sofjan Wana-n-di-, mengeluh. ”Mereka harus tahu kala-u undang-undang ini penyakit buat in-ves-ta-si di Indonesia,” katanya Selasa pe-kan lalu.

Dalam kalkulasi asosiasi beranggota-kan- 203 pengusaha ini, ada puluhan in-ves-tor yang telah memindahkan pabrik me-reka dari Indonesia ke berbagai- nega-ra- seperti Cina dan Vietnam, sejak- undangundang itu diberlakukan. Be-bera-pa investor asing malah kabur begitu sa-ja karena tak kuat membayar pesa-ngon-, seperti pernah terjadi pada sebu-ah- pabrik sepatu milik pengusaha Kore-a Selatan di Tangerang.

Sofjan mengakui ada saja pengusaha yang memang ”nakal” dan tak bertang-gung- jawab. Tapi umumnya mereka per-gi- karena buruknya iklim investasi dan ting-ginya tekanan menyangkut kebija-kan- tenaga kerja yang dinilai tidak ber-sa-habat bagi investor.

”Bagaimana mungkin kami harus te-tap- membayar pesangon ke karyawan yang dipecat karena kesalahan mereka?-” So-fjan mengutip salah satu pasal yang di-anggap memberatkan pengusaha.

Beratnya kewajiban pengusaha juga mem-buat seret aliran investasi baru, -te-ru-tama untuk industri yang bersifat pa-dat- karya seperti manufaktur. ”Yang a-da cuma padat modal, atau malah cu-ma- investor jangka pendek di pasar u-ang dan bursa saham,” ujar bos Grup Ge-mala itu.

Macetnya investasi berarti mampat pu-la- saluran penyerap tenaga kerja yang ti-ap- tahun terus bertambah. Ujungnya a-dalah makin tingginya angka pengang-gu-ran di Tanah Air (lihat grafik). ”Mesti-nya yang demo para penganggur,” kata So-fjan. ”Sebab, lantaran undang-undang ini mereka susah mendapat pekerjaan.”

Sekretaris Jenderal Apindo, Djimanto, me-nambahkan bahwa pihaknya telah mem-berikan usul sebanyak 32 pasal, se-bagai masukan bagi revisi itu. Pengu-sa-ha produsen sepatu merek Piero ini lalu me-nyodorkan hasil perbandingan anta-ra- Undang-Undang No. 13 dengan pe-r-aturan sejenis di Malaysia, Vietnam, Ci-na-, Thailand, dan India. ”Kita paling be-rat,” katanya.

Tanpa keributan soal undang-undang bu-ruh pun, gelombang pemecatan peker-ja- sudah diprediksi banyak pihak, seba-ga-i buntut kenaikan harga bahan bakar- minyak pada 1 Oktober lalu. Ketua U-mum- Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Benny Sutrisno, memperkirakan jumlah kor-bannya mencapai sekitar 500 ribu kar-yawan. ”Dari industri menengah a-tas sekitar 300 ribu. Selebihnya berasal da-ri industri kecil dan rumah tangga.”

Karena itulah Anggota Komisi Tenaga- Ker-ja DPR RI, Muhammad Fauzi, tak se-tu-ju bila masalah perburuhan dituding men-jadi biang keladi tersendatnya inves-ta-si. ”Pengaruh utama tetap soal stabili-tas- politik dan ekonomi, selain faktor bi-rokrasi sendiri,” katanya. Revisi atas un-dang-undang itu justru akan sangat me-nyakitkan bagi para buruh, yang sela-ma- ini pun belum maksimal dibela.

Y. Tomi Aryanto, Yophiandi, Ayu Cipta (Tangerang)