Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
DPR menargetkan pengesahan RUU KUHAP pada Januari 2026.
Polri menyoroti sejumlah rancangan pasal draf RUU KUHAP yang bakal memangkas kewenangan kepolisian.
Koalisi masyarakat sipil mendukung pengesahan RUU KUHAP.
DALAM dua dekade terakhir, berbagai dokumen Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana muncul silih berganti. Pada 2023, Dewan Perwakilan Rakyat hakulyakin akan menyelesaikan RUU KUHAP sebelum periode jabatan mereka berakhir pada 2024. Namun pembahasannya mandek. Kali ini Badan Keahlian DPR sudah menyiapkan draf baru untuk mengganti aturan lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
