Ganjar Pranowo di Pusaran Korupsi E-KTP

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Ganjar Pranowo kerap disebut dalam berbagai sidang korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Mantan anggota komisi pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini diduga menerima uang sebesar US$ 520 ribu. Ia pun berulang kali menampik telah menerima dana dari proyek itu. "Sorry ya, kita tidak terima. Kita tidak main-main soal itu," kata Ganjar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Februari 2018 saat menghadiri sidang lanjutan dengan terdakwa Setya Novanto.

Dalam sidang bekas pegawai Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, nama Ganjar sudah disebut. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat tuntutan Irman dan Sugiharto  menyatakan uang itu mengalir ke Ganjar.

Baca:
Setya Novanto Sebut Ganjar Pranowo Terima ...
Demokrat: Soal Ganjar Pranowo di Kasus e-KTP ...

Jaksa kerap menanyai Ganjar mengenai proses penganggaran. Berkaitan dengan sejumlah rapat proyek pengadaan e-KTP yang pernah dibahas saat dirinya masih duduk di Komisi II DPR. Ganjar mengaku tak menemukan keanehan dalam proses penganggaran itu.

Menurutnya, proses penganggaran itu memang memerlukan waktu cukup lama dan bertahap mulai dari pembelian chip, jenis chip, pembelian kartu, hingga alat yang digunakan.

Baca juga:
PDIP Tetap Usung Ganjar Pranowo ke Pilgub ...
Ganjar Pranowo Siap Mundur jika Terlibat ...

Selain soal anggaran, Ganjar juga ditanya soal dugaan pembagian komisi proyek e-KTP dari konsorsium pemenang tender pada anggota Komisi II DPR. Namun politikus PDI Perjuangan ini mengaku tidak menerimanya. Saat itu pihaknya hanya menimbang soal manfaat dan persiapan untuk pelaksanaan Pemilu dan jenis kartu yang digunakan dari konsorsium pemenang tender.

Sedangkan dalam sidang Andi Naragong, ia membantah sejumlah tuntutan jaksa mengenai pemberian uang kepada Ganjar. Tuntutan jaksa didasari pada kesaksian Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat, yang menyebut Ganjar menerima uang US$500 ribu dari Andi Naragong di ruangan politikus Golkar, Mustoko Weni.