Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wadah para mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam Indonesia Memanggil atau IM57+ Institute mempertanyakan pertimbangan Dewas KPK soal dilepasnya Johanis Tanak dari sanksi etik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan, jika alasannya karena chat tersebut sudah dihapus, maka sikap Dewas KPK dianggap sangat lunak terhadap dugaan pelanggaran etik di internal komisi antirasuah tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Alasan telah dihapus sebelum dibaca sehingga menyadari konflik kepentingan membuat publik menduga bagaimana lunaknya sikap Dewas pada putusan ini," kata Praswad dikonfirmasi Tempo, Jumat 22 September 2023.
Mantan penyidik KPK itu mengatakan, meski chat sudah dihapus, perbuatan itu telah dilakukan, sehingga Johanis Tanak secara sadar telah mengirimkan pesan tersebut.
"Tanak merupakan eks penegak hukum, bukan pengacara ataupun pihak swasta. Perbuatan tersebut membuktikan bahwa adanya potensi Tanak terbiasa melakukan komunikasi semacam itu pada saat berposisi sebagai penegak hukum," kata Praswad.
Selain itu, lanjut Praswad, alasan lain bahwa Tanak belum menjadi pimpinan KPK dan pejabat ESDM bukanlah tersangka, menimbulkan presepsi yang sangat berbahaya.
"Apabila digunakan logika tersebut maka berpotensi setiap insan KPK berhak melakukan komunikasi dengan berbagai pejabat publik selama belum menjadi tersangka," katanya.
Padahal indepedensi KPK dijaga melalui pembangun jarak atas komunikasi pribadi kepada pihak-pihak dan orang yang memiliki posisi strategis di luar KPK. "Menjadi persoalan ketika putusan tersebut dibenarkan karena akan berpotensi berdampak pada tingkah laku insan KPK ke depan," kata Praswad.
Majelis Etik Dewan Pengawas KPK mengeluarkan keputusan terhadap Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, yang ketahuan melakukan komunikasi dengan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Idris Froyoto Sihite. Dalam putusannya, Dewas KPK menyatakan Johanis tak melanggar kode etik. Putusan itu dibacakan pada Kamis, 21 September 2023.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | BAGUS PRIBADI
Foto 
