Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan membantu pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pencegahan dan monitoring. Penegasan disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK, pada Rabu lalu, 5 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada pertemuan tersebut, Setyo menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan, serta akuntabel. “Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar," kata dia dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu, 8 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jenderal polisi bintang tiga ini mengingatkan bahwa ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis. Pertama, adanya potensi fraud. "Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” ujarnya.
Selain potensi kecurangan, dia menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setyo berujat bahwa berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan.
Setyo juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG. Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting. Sebab, masyarakat lebih banyak menerima biskuit dibanding susu.
Sehingga, kata dia, dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu, Setyo berharap hal ini benar-benar diperhatikan dan perlu adanya kajian gizi guna memastikan kandungan makanan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas.
Dari segi anggaran, Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Dia mengingatkan jangan sampai begitu sampai di daerah, seperti es batu yang mencair. Pasalnya, KPK sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000.
Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat, semisal NGO independen dan penggunaan teknologi dalam pengawasan penggunaan anggaran.
Terakhir, ia menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal, seperti bahan baku, sumber daya, dan aspek lain yang menyangkut MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal.
Foto 
