Kisah sherry dan nyoman

PERNIKAHAN Sherry Chandra dengan ir. Nyoman Murtha Tisna, Oktober 1975, berlangsung menurut adat dan agama Hindu. Mereka tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Jakarta. Baru sebulan pasangan ini berjalan, keributan tak dapat dihindarkan. Perjanjian sebelum menikah, bahwa Sherry akan tetap pada agamanya, Islam, ternyata tak berkenan di hati suaminya. Hal itu memaksa Sherry pulang kembali ke rumah orangtuanya tanpa diantar Nyoman. Juga tanpa menanggalkan barang perhiasan yang dikenakannya. Itulah pangkal perkara yang membawa Sherry ke pengadilan. Oleh suaminya ia dituduh telah mencuri dan menggelapkan perhiasan kalung 15 gram (waktu itu seharga Rp 36 ribu), giwang (Rp 10 ribu), cincin (masing-masing Rp 11.800 dan Rp 9 ribu) serta uang Rp 40 ribu. Tapi M. Assegaf dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, melalui keterangan saksi ahli agama Hindu dari Ditjen Hindu & Budha, berhasil membuktikan bahwa Sherry -- walaupun tanpa bukti akte perkawinan dari Kantor Catatan Sipil -- adalah isteri sah si pengadu, Nyoman. Dengan demikian, karena tak mungkin ada "pencurian" di antara suami-isteri, Hakim David Olie dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (1977) membebaskan Sherry. Tanpa Bukti Namun demikian urusan Sherry dengan Nyoman belum selesai. Perkara perceraian masih harus diurus. Ke mana? Itu soalnya. LBH belum menemukan jalan yang baik. Sebab, menurut Assegaf SH maupun I Wayan Sudhirta SH dari LBH, perkara perceraian mereka tak mudah diajukan ke pengadilan. "Bukti bahwa mereka menikah pun, berupa akte perkawinan, tak ada. Bagaimana bisa menuntut perceraian?" kata Assegaf. Dengan lahirnya Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) pembela umum I Wayan Sudhirta menaruh harapan. Pernikahan secara adat dan agama, diharapkan bisa juga diceraikan melalui jalan yang sama. Tapi menurut Direktur Jenderal Bimas Hindu & Budha Dep. Agama, Gde Pudja, sesungguhnya agama Hindu tak mengenal lembaga perceraian. Kasus Nyoman dan Sherry itu memang unik. Sebelum menikah, "mereka merengek-rengek minta saya mengesahkan, kemudian datang lagi merengek minta supaya perkawinannya dianggap tidak sah." Bagaimana kira-kira MPLA akan menangani perkara tersebut? "Majelis 'kan belum bekerja -- kita tunggu saja nanti . . . " kata Pudja.