KontraS Catat Setidaknya Ada 2.078 Kasus Serangan Kebebasan Sipil di Era Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti pelanggaran kebebasan berekspresi berupa kekerasan dalam ruang sipil yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai kultur serangan kebebasan sipil merupakan masalah klasik yang kerap terjadi di era Jokowi.

“Problem penempatan personel (aparat keamanan) dalam ruang sipil itu masih dijumpai,” kata Dimas dalam acara peluncuran serial buku dan diskusi publik bertajuk ‘Impunitas, Kemunduran Demokrasi dan Lemahnya Diplomasi: Membedah Kegagalan Rezim Joko Widodo di sektor Hak Asasi Manusia’ yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat, 18 Oktober 2024.

Menurutnya, hal ini menunjukkan ada masalah serius dalam upaya perbaikan sektor keamanan di Indonesia pada rezim Presiden Jokowi. Dalam buku yang diluncurkan KontraS dengan judul ‘Dosa Demokrasi Jokowi’, mereka memaparkan rincian sejumlah serangan kebebasan sipil yang terjadi pada dua periode Jokowi menjabat sebagai presiden. 

Selama lima tahun pertama periode kepemimpinan Jokowi, KontraS mencatat terdapat setidaknya 1.248 peristiwa kasus pelanggaran kebebasan berekspresi, berkumpul, dan penyampaian pendapat di Indonesia. “Tren pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat melonjak tinggi pada jenis pembubaran paksa dan pelarangan,” demikian tertulis dalam buku itu. Pelanggaran ini termasuk peristiwa razia buku dan pembubaran massa demo. 

KontraS juga menjabarkan tren kasus kekerasan tentang isu kebebasan sipil sepanjang 2015 hingga 2019. Kasus kekerasan yang tercatat meliputi penembakan massa demo sebanyak 24 kasus; penganiayaan 249 kasus; intimidasi 185 kasus; penangkapan sewenang-wenang 141 kasus; dan pembubaran paksa 508 kasus.