Mencari Akar Jejak Konflik

SEWINDU sudah masyarakat Kabupaten Poso, Sula-we-si- Tengah, terseret arus konflik. Selama itu pula tak a-da penyelesaian tuntas. Sejumlah penelitian berusa-ha- memetakan konflik yang telah membuat masyarakat- terkoyak-cabik.

Menurut tim peneliti dari Yayasan Bina Warga, Sulawesi- Te-ngah, akar masalah konflik berdarah itu multidimensional. Untuk mengungkai akar masalah itu, tim yang dike-tuai Prof Dr Sulaiman Mamar membuat penelitian.

Hasilnya, 67 persen penduduk Poso meyakini akar masa-lah adalah perebutan jabatan bupati, sekretaris wilayah, dan keseimbangan posisi jabatan. Hanya enam persen yang per-caya akar masalah adalah persoalan agama atawa etnis.

Tim identifikasi/klarifikasi kerusuhan Poso 1998 juga mengambil kesimpulan yang sama. Suksesi kepemimpinan di daerah, itulah akar masalahnya. Bersamaan dengan suksesi itu, ada pula keinginan sekelompok orang menghidupkan kembali Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah.

Lalu, siapa saja yang bermain dalam konflik yang mene-waskan tak kurang dari 200 orang dan menghanguskan ribu-an rumah penduduk itu?

Pada konflik pertama, 24 Desember 1998, terjadi pertikai-an antara kelompok pemuda Kristen dari Desa Lombogia dan kelompok pemuda Islam dari Kelurahan Sayo. Saat itu umat Islam menjalankan ibadah puasa, dan umat Kristen merayakan Natal. Aksi balas dendam pun terjadi akibat pertikaian itu.

Kedua pihak lalu sepakat menggelar operasi tempat penjualan minuman keras, yang ternyata tak me-nyelesaikan masalah. Bentrokan kembali terjadi. Para tokoh agama kedua kelompok kemudian- membuat kesepakatan. Isi-nya, Herman Parimo, pim-pinan Gerakan Pemuda Su-lawesi Tengah, di-minta tidak memasuki Kota Poso.

Namun, Herman melanggarnya, dan konflik pun pe-cah. Herman kemudian diganjar hukum-an penjara 15 tahun. Konflik pecah kem-ba-li pada 16 April 2000. Kali ini pemicunya perkelahian kelompok pemuda da-ri Kelurahan Lombogia de-ngan kelompok pemuda Ke-lurah-an Kayamaya dan Sayo. Perkelahian menjalar ke aksi kekerasan dan perusakan rumah penduduk serta rumah ibadah.

Sebulan kemudian, Poso kembali dilalap ama-rah. Kon-flik kali ini dinilai pa-ling banyak memakan korban. Pemicunya aksi balas dendam dari kelompok yang merasa kalah pada konflik sebelumnya. Terjadilah penyerbuan ke sejumlah desa, Pesantren Wali Songo di Poso, dan kompleks Gereja Katolik Santa Theresia di Kelurah-an Moengko Baru.

Ketika itu Bupati Poso, Arief Patanga, akan meletakkan jabatannya. Selama ini ada konsensus yang dipelihara, yakni komposisi jabatan di pemerintah Poso harus memperhatikan agama dan kelompok etnis. Tapi bukan berarti konsensus harga mati. Jika mandek, telah disiapkan figur pemimpin ”jalan tengah” yang bisa diterima semua masyarakat Poso. Namun konsensus ini dilanggar.

Untuk menghentikan prahara pada konflik kali ini, apa-rat polisi dan TNI melakukan operasi keamanan bersandi Operasi Sadar Maleo dan Operasi Cinta Damai. Sejak saat itu aksi kekerasan dan penembakan misterius mewarnai Poso. Hasil penelitian Yayasan Tanah Merdeka yang berkan-tor di Palu menyebutkan, memasuki konflik pertengahan 2000, muncul selebaran-selebaran yang memuat pola berbagai jenis senjata laras panjang dan pendek. Catatan itu juga memuat cara pembuatannya.

Pada 19 Juli 2001, Laskar Jihad Ahlus Sunnah Waljamaah secara resmi mengumumkan keberadaannya di Poso. Penolakan atas kehadiran pasukan Brimob pun bergulir di Poso. Sampai-sampai sepuluh pos Brimob dirusak masyarakat. Masyarakat marah karena Brimob dianggap berat sebelah.

Deklarasi Malino ternyata belum mampu memberi ketenangan dan keamanan di Poso. Malah aksi penembakan sporadis dan misterius marak. Sasarannya pun meng-arah pada anak-anak sekolah. Bahkan, sampai akhir Maret 2006, pos-pos pengamanan gabungan polisi dan TNI masih berjaga-jaga di sepanjang jalan utama Kabupaten Poso. -Begitu pula di Palu, polisi dengan senjata lengkap masih berjaga-jaga di setiap gereja.

Maria Hasugian/Darlis Muhammad