Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan pernyataan yang berbalik dengan hasil survei The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menunjukkan penurunan terhadap indeks demokrasi Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Menurut saya, kita mengalami surplus demokrasi di Republik Indonesia dalam kepemimpinan paling tidak 5 bulan atau 4,5 bulan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Natalius Pigai, dalam konferensi pers di kantornya, pada Selasa, 11 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat menyampaikan pernyataan itu, Natalius menghubungkannya dengan keamanan jurnalis. Ia memastikan bahwa pilar keempat demokrasi itu tidak akan pernah mengalami ancaman berupa teror maupun penangkapan.
“Kalau ada nanti kasih tahu saya, penerornya kita ingatkan supaya tidak boleh,” ujar dia.
Dalam kepemimpinan Prabowo yang berjalan sekitar lima bulan ini, Natalius membeberkan sejumlah peristiwa yang menggambarkan apiknya dinamika demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah soal nihilnya penangkapan terhadap individu yang melakukan ujaran kebencian terhadap pemerintah.
“Bulan yang keempat ini belum ada aktivis yang minimal ditangkap oleh mereka yang memegang otoritas,” ujar Natalius.
Natalius juga menyoroti momen ketika Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir menemui massa demonstrasi Indonesia Gelap yang digelar beberapa waktu yang lalu. Natalius juga menyinggung peristiwa anyar soal kasus dugaan intimidasi yang dialami oleh grup band bergenre punk Sukatani. “Kementerian HAM turun tangan bebas, tidak diapa-apain.”
Selain itu, menurut dia, kebebasan demokrasi di Indonesia juga tergambarkan dengan keleluasaan masyarakat Indonesia dalam menyampaikan pendapat mereka melalui media sosial.
Sebelumnya, hasil riset yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset dan analisis yang berpusat di London, Inggris, menunjukkan Indonesia meraih skor 6,44 pada Indeks Demokrasi tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan Indonesia kembali mengalami penurunan untuk masalah demokrasi.
Indonesia tercatat anjlok tiga peringkat dari posisi 56 menjadi posisi 59 dari total 167 negara yang diteliti kondisi demokrasinya. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, Indonesia mendapatkan skor 6,53. Sedangkan di tahun 2022, capaian indeks demokrasi sebesar 6,71.
Foto 
