PBHI Desak KPU Periksa Ulang Data KTP yang Diajukan Dharma Pongrekun - Kun Wardana

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mendesak Komisi Pemilihan Umum dan KPU Jakarta memeriksa data NIK KTP yang dikumpulkan oleh pasangan calon (paslon) Dharma Porengkun - Kun Wardana yang maju lewat jalur independen di Pilkada Jakarta 2024.  

Pada saat ini ramai dugaan pencatutan identitas warga Jakarta untuk mendukung paslon oleh Dharma - Kun di sosial media X. NIK KTP yang dicatut termasuk milik dua anak Anies Baswedan, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang digadang-gadang akan kembali maju di Pilkada Jakarta 2024 itu membeberkan pencatutan NIK KTP kedua anaknya di media sosial X. 

"Baru-baru ini, PBHI menerima sejumlah pengaduan dugaan pencurian data pribadi warga," ujar ketua PBHI Julius Ibrani, Jumat, 16 Agustus 2024. Ia mengatakan, sejumlah data KTP warga, setelah diperiksa di portal resmi KPU dan KPUD, diduga digunakan secara ilegal untuk mendukung pencalonan gubernur pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. 

Sebagaimana persyaratan pendaftaran pencalonan gubernur jalur independen, pasangan harus mendapatkan dukungan dari sejumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang dibuktikan dengan fotokopi KTP.

Untuk wilayah DKI Jakarta, pasangan yang maju harus menunjukkan bukti dukungan DPT sebesar 7,5 persen. Sebelumnya KPU  telah meloloskan pasangan Dharma-Kun untuk maju sebagai bakal gubernur dan wakil gubernur jalur independen. 

Atas banyaknya laporan NIK KTP dicatut untuk mendukung paslon di Pilgub Jakarta tersebut, Julius meminta pencalonan mereha harus segera dicabut atau dibatalkan bila terbukti ada penyalahgunaan data yang dilakukan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.