Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hukum

Penyidik Akan Limpahkan Berkas Perkara Cagub Sumbar Mulyadi Besok

Cagub Sumbar Mulyadi menjadi tersangka kasus pidana pemilihan. Dianggap kampanye di luar jadwal.

10 Desember 2020 | 19.45 WIB

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar nomor urut 1 Mulyadi - Ali Mukhni. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Perbesar
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar nomor urut 1 Mulyadi - Ali Mukhni. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Sumatera Barat atau Cagub Sumbar Mulyadi, mangkir dari agenda pemeriksaan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri pada Kamis, 10 Desember 2020. Ia sedianya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilihan umum.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Yang bersangkutan tidak hadir, tidak ada pemberitahuan juga," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Andi Rian saat dihubungi pada Kamis, 10 Desember 2020.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Meski sudah dua kali absen dari pemanggilan, penyidik akan tetap melimpahkan berkas perkara Mulyadi ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Hadir tidak hadir, berkas perkara akan dikirim ke JPU besok, 11 Desember 2020," kata Andi.

Mulyadi bersama wakilnya, Ali Mukhni, dilaporkan oleh Yogi Ramon Setiawan. Awalnya, dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang ada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan nomor laporan: 14/LP/ PG/RI/00.00/XI/2020.

Namun lantaran ditemukan ada unsur pidana, ia dan kliennya diarahkan oleh Bawaslu untuk ke Bareskrim Polri.

"Agar perkara dugaan tindak pidana pemilu tersebut ditindaklanjuti oleh tim penyidik Gakkumdu dari unsur Polri," ujar Maulana, pengacara pelapor, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Senin, 23 November 2020

Mulyadi-Ali Muchsin diduga melakukan kampanye Pilkada 2020 melalui media televisi lebih awal. Padahal, berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kampanye baru diperbolehkan mulai pada 22 November-2 Desember 2020.

"Jadi ada dugaan pelanggaran yaitu melakukan kampanye di luar jadwal melalui media televisi. Pertama itu ada tampilan slogan yang digunakan mereka dan kedua di dalam materi itu juga ada penyampaian program visi dan misi mereka," kata Maulana.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus