Tanggung Jawab Korporasi atas Kerugian Negara Korupsi Timah

Adapun kekurangan sebesar Rp 119 triliun masih dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Ini sedang dihitung oleh BPKP siapa yang bertanggung jawab. Tentunya akan kami tindak lanjuti,” kata Febrie.

Peneliti dari Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengatakan ketentuan subyek hukum yang berkaitan dengan korporasi diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001. Bahkan implementasi undang-undang tersebut sudah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Untuk memaksimalkan pengembalian nilai kerugian negara dan kerugian kerusakan lingkungan, kata Herdiansyah, diperlukan langkah progresif dari jaksa serta hakim. “Solusi jangka pendek, ya, saya pikir sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, melakukan proses banding terhadap perkara Harvey Moeis dan kawan-kawan,” katanya.  

Sedangkan untuk jangka panjang, kata dia, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perlu segera disahkan. Undang-undang perampasan aset sangat penting untuk melegitimasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.  

Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, sependapat dengan Herdiansyah. Menurut dia, pengesahan RUU Perampasan Aset perlu segera didorong. Dengan undang-undang ini, negara lebih mudah merampas aset-aset yang diduga hasil tindak pidana tanpa melalui proses peradilan.

Suasana sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah periode 2015-2022 dengan terdakwa (dari kiri) Helena Lim, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Emil Ermindra, dan M.B. Gunawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 30 Desember 2024. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Di sisi lain, Fickar berpendapat bahwa tuntutan serta putusan yang diterima Harvey Moeis dan kawan-kawan sangat tidak rasional. Dengan nilai kerugian negara yang sangat besar, tuntutan yang diberikan kepada terdakwa terhitung rendah. “Seharusnya dituntut maksimal 20 tahun sesuai dengan ancaman pasal korupsi yang didakwakan,” kata dia. Bahkan, Fickar melanjutkan, untuk memberikan efek jera, koruptor yang merugikan negara seharusnya dituntut dan dijatuhi hukuman seumur hidup karena dilakukan saat negara mengalami krisis ekonomi.

Ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Fatahillah Akbar, berpendapat, dengan nilai kerugian keuangan negara yang besar, perkara korupsi timah ini masuk kategori berat. Para pelaku wajib dikenai pidana tinggi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, kata Fatahillah, untuk lima korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka, harus dibuktikan keterlibatan mereka secara aktif dalam perbuatan yang menimbulkan kerugian negara tersebut. Bila memang bisa dibuktikan, mereka bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UU Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Menurut Fatahillah, kerugian keuangan negara dalam kasus timah sebagian besar disebabkan oleh kerugian lingkungan. Dengan demikian, penggunaan UU Lingkungan Hidup sebenarnya lebih cocok karena ada ketentuan tentang ganti rugi lingkungan. Sedangkan pidana tambahan uang pengganti, dalam UU Korupsi, ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh para terpidana. “Perlu perbaikan regulasi dengan pembaruan UU Tipikor yang menekankan pengembalian kerugian sekaligus penjeraan pidana bagi para pelakunya,” katanya. “Selama ini eksekusi pidana pengganti masih lemah.” ●