Transaksi Lancung Proyek Belah Gunung

BUAH kelapa kering berserak di kedua ruas jalan lingkar luar Gorontalo yang melintasi Desa Ombula dan Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Hanya satu-dua pengendara melewati jalan aspal yang permukaannya bergelombang itu pada Kamis, 7 Januari lalu.

Desa Ombula terletak di ujung jalan yang kerap disebut Gorontalo Outer Ring Road (GORR) itu. Dimulai dari Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, jalan sepanjang 26,7 kilometer tersebut membelah tiga gunung, satu sungai besar, dan persawahan.

Kepala Desa Huidu Muhtar A.M. Mahune mengatakan jalan GORR seharusnya terbentang hingga 43 kilometer melewati desanya dan Desa Ombula. Namun pembangunan proyek terhambat kendala pembebasan lahan. Akibatnya, jalur GORR berakhir di Desa Ombula, tetangga Desa Huidu. “Di desa kami ada 35 lahan yang dibebaskan,” ujar Muhtar, Kamis, 7 Januari lalu.

Menurut dia, sebagian lahan yang dibebaskan berstatus tanah negara yang sudah dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun. Pemerintah Provinsi Gorontalo diduga membayar tanah milik negara itu dengan harga berkisar Rp 20 ribu-Rp 125 ribu per meter persegi.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (kanan) meninjau proyek pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road , Kamis (3/1/2019)./Dok. Humas Pemprov Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun jalan GORR sejak 2014. Nilai proyek mencapai Rp 3 triliun. Proses pembebasan lahan dimulai setahun sebelumnya. Sejak terpilih pertama kali pada 2012, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menggagas pembangunan GORR untuk mengurai kemacetan dari Bandar Udara Djalaludin di Kabupaten Gorontalo ke pelabuhan di Kota Gorontalo.

Proses pembebasan lahannya ditengarai bermasalah. Kejaksaan Tinggi mengusut dugaan penyimpangan pengadaan lahan GORR pada periode 2014-2017 sejak 2018. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 43,3 miliar. Muhtar A.M. Mahune menjadi salah satu saksi kasus ini.

Penyidik juga memeriksa Gubernur Rusli pada Mei 2019. “Ada 22 kilometer lahan yang diduga menggunakan tanah negara yang seharusnya tidak dibayar,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo Mohammad Kasad.

Setahun menyelidiki perkara ini, jaksa menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo Asri Wahjuni Banteng; Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Gorontalo Gabriel Triwibawa; konsultan appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anas Karim Rivai dan Rekan, Farid Siradju; dan koordinator lapangan KJPP, Ibrahim. Ketiganya menjadi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo sejak Desember 2020. Adapun berkas perkara Gabriel masih dalam penyidikan.

Kejaksaan menengarai proyek GORR bermasalah sejak tahap perencanaan. Gubernur Rusli tak melibatkan Wali Kota Gorontalo, Bupati Gorontalo, dan Bupati Bone Bolango saat merancang proyek GORR dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Gorontalo.

Kejaksaan menganggap tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Proyek GORR juga tidak disertai analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), meskipun pembangunan jalan dilakukan di atas kawasan hutan lindung. “Tanpa kajian amdal, Gubernur Gorontalo menerima hasil perencanaan proyek yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum,” demikian yang tertulis dalam dokumen mengenai penyelidikan yang diperoleh Tempo.

Gubernur Gorontalo periode 2007-2012, Gusnar Ismail, mengatakan sebenarnya proyek jalan yang menghubungkan bandara dengan Kota Gorontalo sudah diusulkan di masa pemerintahannya. Ia menyebut proyek sebagai Jalan By Pass. Program ini tidak membuka jalan baru seperti Gorontalo Outer Ring Road, melainkan melebarkan jalan. Itu sebabnya pemerintah tak berencana membangun jalan di atas hutan lindung. “Saya ingin membangun infrastruktur yang bisa dilakukan secara cepat,” ucap Gusnar.

Pemerintah Gorontalo sebenarnya sudah menggelar studi kelayakan pembangunan GORR dengan anggaran Rp 3,5 miliar. Hasil studi kelayakan itu mengusulkan trase jalan GORR sepanjang 45,3 kilometer dan merekomendasikan pembuatan amdal karena melewati hutan lindung. “Berdasarkan kajian studi kelayakan, ada trase jalan yang melintasi kawasan hutan lindung,” ujar jaksa Mohammad Kasad.

Dalam tahap persiapan proyek GORR, kejaksaan juga menemukan pendataan awal nama pemilik lahan yang akan dibebaskan sebanyak 1.818 orang tidak didasari data kartu tanda penduduk. Pendataan hanya didasari pengakuan warga dan perangkat desa. Data awal tim persiapan itu juga tidak dilengkapi keterangan status, bukti kepemilikan, dan penguasaan tanah.

Penyidik menemukan pelanggaran lain pada tahap perencanaan proyek GORR. Kepala Wilayah Badan Pertanahan Gorontalo Gabriel Triwibaya diduga tidak meneliti dan memeriksa secara detail dokumen tanah. Bersama tim persiapan proyek dari provinsi, Gabriel membebaskan lahan 1.184 orang dengan biaya Rp 116,27 miliar.

Masalahnya, sebagian besar orang yang menerima ganti rugi tidak memiliki keterangan atas status tanah dan surat kepemilikan. “Hanya ada 100 orang yang diketahui memiliki keterangan kepemilikan,” ujar Kasad. Sisanya diduga pengelola tanah negara karena tidak memiliki alas hak tanah.

Kepala Desa Huidu Muhtar A.M. Mahune mengakui, dari 35 lahan yang dibebaskan dalam proyek GORR, sebagian merupakan tanah garapan turun-temurun. Menurut dia, petugas appraisal lahan dari pemerintah Gorontalo tidak pernah bertanya soal alas hak kepemilikan lahan.

Petugas appraisal hanya mengumpulkan mereka di balai desa lalu mensosialisasi ganti rugi pada 2014. “Kami sempat bertanya bagaimana proses ganti rugi. Semua hal, termasuk harga, ditentukan oleh petugas,” ucapnya. Satu bidang lahan biasanya dikelola oleh tiga orang. Mereka umumnya tidak mengetahui riwayat kepemilikan tanah.

Pembangunan Gorontalo Outer Ring Road, Januari 2019./Dok. Humas Pemprov Gorontalo

Untuk membayar ganti rugi, petugas membawa pegawai Bank BRI ke balai desa. Mereka membuatkan warga desa buku rekening untuk menampung uang ganti rugi. Muhtar mengaku tidak tahu berapa jumlah ganti rugi tiap pengelola lahan karena langsung masuk ke rekening masing-masing. Muhtar tidak termasuk penerima ganti rugi.

Ia mengatakan penduduk desa tidak pernah memprotes karena menganggap penggusuran merupakan proyek pemerintah. Itu sebabnya ia kaget saat penyidik kejaksaan memanggilnya untuk diperiksa. “Karena waktu proses sosialisasi, kami ikut saja apa kata petugas,” ucapnya.

Setelah diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada Mei 2019, Gubernur Rusli Habibie mengatakan penyidik melontarkan 20 pertanyaan soal proyek GORR. Ia mengatakan tetap akan melanjutkan pembangunan proyek ini. Ditemui Tempo setelah menunaikan salat Jumat di dekat kediamannya, Gubernur Rusli enggan mengomentari kasus ini. “Saya sudah diperiksa kejaksaan,” ujar Rusli, Jumat, 8 Januari lalu.