Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kriminal

Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Herman Hery dalam Korupsi Bansos Presiden Pekan Depan

KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Herman Hery sebagai saksi dalam kasus korupsi bansos presiden.

26 Juli 2024 | 19.22 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Ketua Komisi III Herman Hery membacakan laporan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Herman Hery (HH), tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi pada hari ini, Jumat, 26 Juli 2024. Herman tak hadir karena ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan pihaknya menjadwalkan pemeriksaan Herman dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial RI tahun 2020.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Jadi untuk saksi HH, yang bersangkutan tidak hadir, namun telah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa ada kegiatan yang sudah terjadwal dan meminta untuk penjadwalan ulang minggu depan,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juli 202.

Namun, kata Tessa, pemeriksaan tersebut akan menyesuaikan jadwal penyidikan yang sudah disusun dan rencana penyidikan yang sudah berjalan saat ini. “Jadi kemungkinan akan ada koordinasi lebih lanjut nanti,” tuturnya.

Sementara terkait penggeledahan rumah Herman di Depok beberapa hari lalu, Tessa mengatakan penyidik mendapat dokumen. “Penyitaan didapatkan dokumen, belum ada barang bukti elektronik yang disita,” kata dia. Tessa menyebut, pihaknya akan mengabarkan jika ada informasi terbaru terkait penyitaan barang bukti. 

KPK tengah melakukan penyidikan terkait kasus korupsi bantuan presiden semasa Covid-19. Dugaan praktik lancung itu diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 125 miliar. “Kerugian sementara Rp 125 miliar,” ucap Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2024. 

Pada kasus ini, Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) Ivo Wongkaren alias IW telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. “Tersangka IW merupakan pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru ini sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor,” kata Tessa.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus