Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu, 22 Januari 2025, menetapkan kembali gerakan Houthi Yaman sebagai salah satu kelompok teroris asing yang berbahaya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut sebuah lembar fakta yang dirilis Gedung Putih, perintah eksekutif Trump tersebut membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Joe Biden empat tahun lalu, yang menghapus Houthi dari daftar FTO, sekaligus mengembalikan keputusan Trump yang dikeluarkan pada akhir masa jabatan pertamanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan Biden yang lemah, Houthi menembaki kapal perang Angkatan Laut AS puluhan kali, melancarkan banyak serangan terhadap infrastruktur sipil di negara-negara mitra, dan menyerang kapal-kapal komersial yang melintasi Bab al-Mandeb lebih dari 100 kali," papar Gedung Putih dalam lembar fakta tersebut.
Perintah eksekutif yang dikeluarkan pada Rabu, 22 Januari itu memerintahkan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk memberikan rekomendasi agar penetapan tersebut mulai berlaku dalam waktu 30 hari.
Alasan Trump Tetapkan Houthi Teroris
Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, telah melakukan lebih dari 100 serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah sejak November 2023. Mereka mengklaim tindakan itu sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina atas perang Israel melawan Hamas di Gaza. Mereka telah menenggelamkan dua kapal, menyita satu kapal lainnya, dan menewaskan setidaknya empat pelaut.
"Aktivitas Houthi mengancam keamanan warga sipil dan personel Amerika di Timur Tengah, keselamatan mitra regional terdekat kami, dan stabilitas perdagangan maritim global," kata Trump melalui lembar fakta Gedung Putih.
Serangan tersebut telah mengganggu pelayaran global, memaksa perusahaan-perusahaan untuk mengubah rute perjalanan yang lebih panjang dan lebih mahal di sekitar Afrika bagian selatan selama lebih dari satu tahun.
Kelompok ini telah menargetkan Laut Merah bagian selatan dan Teluk Aden, yang terhubung dengan selat Bab al-Mandab yang sempit, sebuah titik persimpangan antara Tanduk Afrika dan Timur Tengah.
Di bawah pemerintahan Biden, militer AS berusaha mencegat serangan Houthi untuk melindungi lalu lintas komersial dan melakukan serangan berkala untuk menurunkan kemampuan militer Houthi. Namun, serangan itu tidak menargetkan kepemimpinan kelompok tersebut.
Pemerintahan Trump mengatakan bahwa AS akan bekerja sama dengan mitra regional untuk melenyapkan kemampuan Houthi, mencabut sumber dayanya "dan dengan demikian mengakhiri serangannya terhadap personel dan warga sipil AS, mitra AS, dan pelayaran maritim di Laut Merah."
Penetapan ini juga akan memicu tinjauan luas terhadap mitra PBB, organisasi non-pemerintah, dan kontraktor yang beroperasi di Yaman, demikian ungkap Gedung Putih.
"Presiden akan mengarahkan USAID untuk mengakhiri hubungannya dengan entitas-entitas yang telah melakukan pembayaran kepada Houthi, atau yang telah menentang upaya-upaya internasional untuk melawan Houthi sambil menutup mata terhadap terorisme dan pelanggaran yang dilakukan oleh Houthi," ujar Gedung Putih.
Houthi dalam beberapa hari terakhir telah mengisyaratkan bahwa mereka mengurangi serangan di Laut Merah setelah kesepakatan gencatan senjata multi-fase antara Israel dan Hamas. Sebelumnya pada Rabu, kelompok ini membebaskan awak kapal komersial Galaxy Leader lebih dari setahun setelah mereka menyita kapal berbendera Bahama tersebut di lepas pantai Yaman.
Ida Rosdalina dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
