Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar menemukan cara untuk mengakomodasi kepentingan yang sah dari Palestina demi keberlanjutan jangka panjang Israel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dan, gagasan bahwa Israel akan mampu mempertahankan dirinya sendiri untuk jangka panjang tanpa mengakomodasi masalah Palestina ... Itu tidak akan terjadi," kata Biden dalam sebuah wawancara di MSNBC pada Kamis, 17 Januari 2025, dikutip dari Reuters.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya terus mengingatkan teman saya, dan dia adalah seorang teman, meskipun kami tidak banyak sepakat akhir-akhir ini, Bibi Netanyahu, dia harus menemukan cara untuk mengakomodasi kepentingan yang sah dari sekelompok besar orang yang disebut Palestina, yang tidak memiliki tempat untuk hidup mandiri," lanjut Biden.
Biden menghadapi kritik dari banyak pembela hak asasi manusia atas dukungan militer dan langkah diplomatiknya bagi Israel dalam perang Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan tuduhan kejahatan perang dan genosida. Israel membantah tuduhan tersebut.
Biden terkadang mengkritik Netanyahu tetapi tetap memberikan dukungan tegas bagi sekutu Washington tersebut. Washington mengatakan pada Kamis pekan ini bahwa mereka mengharapkan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas akan mulai berlaku pada Ahad mendatang.
Pertumpahan darah terbaru dalam konflik Israel-Palestina telah berlangsung puluhan tahun dipicu serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas. Menurut penghitungan Israel, serangan itu menewaskan 1.200 orang dan Hamas menyandera sekitar 250 orang,
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut serangan militer Israel berikutnya di Gaza telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina. Selain itu, serangan menyebabkan hampir seluruh warga Palestina mengungsi dan mengalami krisis kelaparan.
Amerika Serikat selama beberapa dekade telah mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina yang akan menciptakan negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza bersama Israel. Netanyahu mengatakan Israel harus memiliki kendali keamanan atas semua tanah di sebelah barat Sungai Yordan, yang akan menghalangi negara Palestina yang berdaulat.
Adapun Mahkamah Internasional mengatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan pemukiman di sana adalah ilegal.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini