Dipaksa Menyeberang Ke Muangthai

VIETNAM ternyata tetap tak menggubrisnya. Resolusi PBB pertengahan November lalu yang menuntut penarikan mundur tentara asing dari Kambodia jelas berlaku untuk Vietnam. Bahkan pertempuran besar terjadi pekan lalu antara tentara Vietnam dengan Khmer Merah. Menurut sumber Khmer Merah yang mendukung rejim Pol Pot, mereka menewaskan 10 tentara Vietnam dalam pertempuran hari Jumat itu di dua tempat sekitar 5 km dari perbatasan Muangthai. Akibatnya, Muangthai mengumumkan siaga penuh bagi Angkatan Bersenjatanya di sepanjang perbatasan dengan Kambodia. Sekarang Vietnam menempatkan 3 divisi tentara -- terdiri dari pasukan berasal dari Utara dan sebagian lagi dari Selalan. Yang dari Utara tampaknya memiliki disiplin yang kuat ketimbang pasukan dari Selatan. Perkembangan di Indocina ini tampaknya mulai mengancam Muangthai secara langsung. Sekitars 60.000 orang Kambodia yang selama ini mendiami gubuk darurat yang mereka bangun di sepanjang perbatasan sedang bersiap-siap untuk mengungsi ke Wilayah Muangthai. Mereka terus menghalapi krisis pangan yang luar biasa. Khmer Serei -- suatu kelompok gerilya anti komunis yang dipimpin Pangeran Soriyavong -- telah menuduh pejabat Komisi Tinggi PBB urusan Pengungsi (UNHCR) memaksa orang Kambodia mengungsi. Paksaan itu, menurut mereka, berupa ultimatum tak akan diberikan catu makanan kalau tak mau mengungsi ke Muangthai. Khmer Serei justru menghalangi penduduk menyeberang ke kamp Khao I Dang di Ta Phraya. Karena penyeberangan itu, menurut mereka, akan mengurangi kekuatan kelompok gerilya tersebut. Dua perkampungan gerilya Khmer Serei terletak tak begitu jauh dari Ta Phraya. Masing-masing berpenduduk sekitar 200.000. Keadaan mereka sekarang cukup mencemaskan. Marsekal Vong Atichvong, pengawas kamp di dekat Ban Nok Mak Mun mengatakan pada wartawan bahwa baginya tak ada pilihan lain kecuali melaksanakan ultimatum itu. Namun seorang pejabat UNHCR membantah tentang akan adanya penghentian catu makanan. Memang memasuki musim kemarau ini, ada tanda akan terjadinya perang besar. Maka Menteri Luar Negeri Muangthai, Upadit Pachariyangkun, pekan lalu mendesak supaya diselenggarakan segera pertemuan Menlu ASEAN. Dia berharap pertemuan yang' diusulkan itu membicarakan kelanjutan dari resolusi PBB tadi. Usul Upadit disambut hangat oleh Singapura terutama sekali. Seorang pejabat tinggi Malaysia yang dikutip AFP mengatakan bahwa pertemuan itu mungkin akan berlangsung pertengahan Desember. Namun Menlu Mochtar Kusumaatmadja dari Jakarta mengatakan, "kita akan pelajari dulu."